Menjaga Indonesia

Wagub : Penyuluh dan Kader KB Harus Jadi Ujung Tombak Penurunan Stunting

HABARI.ID | Percepatan penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Guna mewujudkan upaya percepatan penurutan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo berdasarkan e-PPGBM atau aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, prevalensi stunting di Gorontalo pada tahun 2020 sebesar 11,1 persen atau 5.693 anak dari jumlah yang diukur sebanyak 51.515 anak.

Prevalensi stunting tersebut terus menurun di mana sebelumnya pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai 17 persen dan 16,3 persen.

“Penyuluh KB dan kader BKKBN harus menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting di Gorontalo,” tegas Wakil Gubernur Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Daerah Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KB) tahun 2021 yang berlansung secara virtual di ruang kerja Wagub di Gubernuran Gorontalo, Senin (5/4).

BKKBN Provinsi Gorontalo akan menurunkan 150 penyuluh KB dan 3.430 kader untuk percepatan penurunan stunting. BKKBN akan melaksanakan sosialisasi dan advokasi melalui promosi, serta kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dengan jumlah 25.477 yang terbagi di empat kabupaten di Provinsi Gorontalo.

“BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, tetapi seluruh unsur terkait harus bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan keluarga bebas stunting,” ujar Idris.

Sementara itu Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengungkapkan, angka stunting yang ditargetkan Presiden Jokowi kepada pihaknya sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Menurutnya hal tersebut merupakan tantangan yang besar mengingat pada masa pandemi COVID-19 diproyeksikan jumlah stunting yang semula hanya 27,67 persen naik menjadi 32,55 persen rata-rata nasional.

“Untuk mencapai 14 persen itu membutuhkan penurunan 2,5 persen. Oleh karenanya kami mohon dukungan dari daerah untuk bisa mempercepat penurunan stunting. Stunting memang pendek, tapi pendek belum tentu stunting,” tutupnya. (edm/habari.id)