HABARI.ID, GORONTALO UTARA I Pejabat Sekda Gorontalo Utara, Suleman Lakoro menyayangkan kebiasaan nelayan yang tidak menyamtumkan status pekerjaan di KTP mereka sebagai nelayan. Menurutnya hal itu membuat penyaluran bantuan untuk mereka sering tidak terealisasi dengan tepat, Kamis (16/12/2021).
“Nelayan biasanya ada yang menyantumkan posisinya sebagai petani, nah ini jadi kendala di lapangan. Akibatnya mereka tidak pernah tersentuh dengan bantuan pemerintah,” ungkap Suleman.
Bahkan, kata Pj. Sekda Gorontalo Utara itu, terkadang bantuan sering salah sasaran akibat beberapa masyrakat menyantumkan pekerjaannya sebagai nelayan meski bukan berprofesi sebagai nelayan.
“Mereka punya pekerjaan utama yang lain, atau ada juga yang sudah tidak melaut, tapi karena terdata sebagai nelayan maka bantuan sering diserahkan kepada mereka, ini sangat disayangkan,” ungkapnya.
Untuk menimalisir hal itu, kata ia, ke depan pemerintah akan kembali melakukan pendataan. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya kasus salah sasaran.
“Ada yang bukan sebagai nelayan, ketika dapat bantuan mereka malah menjualnya. Ini sebenarnya keliru bahkan melanggar aturan..,”
“Ke depan kita akan kembali melakukan pendataan, dengan meminta bantuan dari desa dan Dukcapil,” jelasnya.
Menurut Suleman, data yang valid menjadi kunci dari sebuah keberhasilan program bantuan.
“Kalau datanya salah atau tidak diperbaharui maka akan berdampak buruk bagi efektifitas penyaluran program,” tegasnya (Wi/Habari.id)
