HABARI.ID I Penanganan banjir di Provinsi Gorontalo mendapatkan atensi dari berbagai kementrian dan lembaga. Menariknya diusulkan menjadi Perpres (Peraturan Presiden), dan ini tentunya tidak lepas dari peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa, yang memfasilitasi rapat lintas sektor, Senin (24/8/2020).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie jelaskan, pengusulan penanganan banjir menjadi Perpres ini turut disaksikan langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, perwakilan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Pertanian dan BMKG.
“Penanganan bencana di Gorontalo diusulkan untuk menjadi Perpres supaya penanganannya lebih komprehensif. Diupayakan Perpres keluar dalam satu bulan ini, sehingga Oktober-November sudah bisa jalan,” tutur Rusli.
Dijelaskannya, pengusulan penanganan bencana ini Gorontalo menjadi Perpres patut disyukuri. Selain dikerjakan oleh berbagai kementrian dan lembaga, aturan ini mengatur penanganan banjir secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.
“Jadi siapa bekerja apa semua sudah jelas, baik itu kementrian terkait maupun pemerintah daerah. Pekerjaannya pun tidak separuh-separuh tapi semuanya mulai dari revitalisasi sungai termasuk kelanjutan pembangunan Waduk Bulango Ulu dan Bone Ulu,” imbuhnya.
Untuk penanganan bencana di hilir, pemerintah daerah membuka opsi untuk relokasi warga di bantaran sungai di Kota Gorontalo. Pemkot bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Berbagai kemungkinan masih dalam kajian.
Sementara itu, dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Publik Kementrian PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo.
Lima program kegiatan yakni, penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan, dan mitigasi bencana.
“Untuk pengelolaan bencana alam ini di Provinsi Gorontalo secara struktural pada tahun 2020, membutuhkan anggaran sebesar Rp 94,7 miliyar, memasuki tahun 2021 anggaran nanti akan bertambah menjadi Rp 126 miliyar karena cakupan kawasan yang menjadi pengendalian banjir akan lebih banyak lagi,” ungkap Suharso.
Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi banjir luapan sungai dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai kini sangat kritis karena sedimentasi. Sebanyak 57% lahan di WS Limboto-Bolango-Bone termasuk kategori kritis.
Di sisi lain, Danau Limboto mengalami pendangkalan dan pengurangan luas karena pembangunan di sekitar danau. Lebih dari 50% luas alami danau telah hilang. Untuk itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memusatkan perhatian dalam revitalisasi kawasan yang menjadi resapan air.(bink/habari.id/rls).
