HABARI.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Sekretaris Daerah, Iskandar Datau bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pohuwato, Fugoh Praharjo, melangsungkan pertemuan terkait evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, yang berlangsung di ruang kerja Sekda Pohuwato, pada Rabu, (07/06/2023).
Evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral sendiri merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Kepala BPS Pohuwato, Fugoh Praharjo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka membahas evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Dimana, pada Permen PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 salah satu indikator reformasi birokrasi di pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoralnya.
“Ia, hasil uji coba tahun kemarin telah dinilai termasuk pemda, dan kita menyampaikan ke pak sekda langkah-langkah apa saja yang kita lakukan kedepan biar nilainya bisa meningkat. Karena dari sekarang kan ada WTP-nya, Lakip dan sebagainya semuanya sudah bagus. Tetapi di penyelenggaraan statistik sektoralnya agak timpang”,jelasnya.
“Dalam pertemuan itu menyampaikan laporan hasil forum konsultasi publik (FKP). Diregistrasi sosial ekonomi ada fenomena, ada oknum cenderung memiskinkan diri sendiri, memiskinkan masyarakat. Jadi, kenapa tingkat kemiskinannya masih besar sementara penurunannya sangat kecil,” imbuhnya.
Selain itu, Kepala BPS juga melaporkan jika di bulan Juni-Juli dilaksanakan sensus pertanian di seluruh Kabupaten Pohuwato.
“Kita menerjunkan 156 petugas, karena baru minggu pertama kita belum sampaikan progresnya. Sensus pertanian adalah kegiatan nasional yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan lengkap, pertanian dalam arti luas dari tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga jasa pertanian. Seluruh Indonesia atau dari Sabang sampai Merauke dilakukan sensus ini, semua rumah di data termasuk rumah-rumah yang ada di Kabupaten Pohuwato,” terangnya.
Selaku pemerintah daerah, Sekda Iskandar Datau sangat menyambut baik dan mendukung program BPS, mulai dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi penilaian kedepannya.
“Diharapkan bisa mencapai nilai yang bagus, dengan kolaborasi antara BPS dan Pemkab dalam hal ini OPD. Kemudian terkait dengan adanya oknum masyarakat yang memiskinankan diri sendiri ini juga perlu menjadi perhatian bersama termasuk perhatian dari camat dan kepala desa,”jelas Iskandar.
“Bagaimanapun, pendataan yang dilakukan tidak akan berhasil menurunkan angka kemiskinan bila masih saja ada oknum yang selalu memperhatikan keluarganya dari kemiskinan padahal yang bersangkutan sudah keluar dari data miskin karena sudah tidak layak lagi. Terkadang ada saja oknum masyarakat atau keluarga dari (kades) yang dimasukkan, sehingga ini harus diverifikasi baik, karena data dari BPS menjadi rujukan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Terakhir, Sekda Iskandar mendukung sepenuhnya pelaksanaan sensus pertanian untuk mengetahui sejauh mana pertanian dalam arti luas yang ada di daerah ini.
“Olehnya, dukungan penuh dari kita semua untuk memberikan data yang valid kepada petugas. Diharapkan pula masyarakat bisa memberikan keterangan sesuai yang ditanyakan, karena semua rumah akan di data oleh petugas sensus pertanian yang 10 tahun sekali dilaksanakan,” pungkasnya. (Mg/habari.id)
