HABARI.ID I Paslon Pilkada, Tim Sukses, pimpinan partai politik, pendukung sampai dengan pengusung, harus membuat komitmen tertulis taat protokol Covid-19. Begitu saran yang disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Jumat (11/09/2020) pada rapat koordinasi khusus pengamanan dan penegakan hukum protap kesehatan dalam rangka Pilkada serentak.
Pada rakorsus yang diikuti seluruh pemangku kepentingan tersebut, Gubernur menegaskan lagi. Bahwa jika terdapat pelanggaran atas komitmen taat protokol Covid-19, maka paslon sampai pengusung wajib berikan sanksi.
“Saya punya saran kita buat pernyataan bahwa semua pasangan calon, tim sukses termasuk pimpinan partai politik baik pendukung dan pengusung membuat pernyataan …”
“Jika terdapat hal-hal yang melanggar aturan termasuk protokol kesehatan siap menerima sanksi yang ada. Bahkan kalau perlu dicoret dari pencalonan,” tutur Rusli.
Komitmen untuk sukses pilkada dan sukses cegah covid-19 ini, dianggap penting di saat sekarang. Terlebih, beberapa waktu lalu nama Gorontalo sempat tercoreng karena viralnya video deklarasi paslon pilkada, yang diduga kuat melanggar protokol kesehatan.
Paslon diminta taat terhadap pemeriksaan kesehatan, penggunaan masker, jaga jarak dan tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang berlebihan.
Hal itu diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2020. Ada pula regulasi lain seperti Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
“Para Bupati siap ya? Siap, alhamdulillah. Kejadian kemarin kita ambil hikmahnya. Kita ubah itu dengan komitmen bersama dan menjadi contoh bagi daerah lain …”
“Komitmen bersama pasangan calon, partai politik semua tanda tangan di atas materai. Suratnya kita teruskan ke Bapak Presiden, Mendagri dan lain-lain,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Darda Daraba diminta segera berkoordinasi dengan pemkab tiga daerah untuk merealisasikan komitmen tersebut.
Gubernur dan unsur Forkopimda akan menjadi saksi bagaimana kesungguhan tiap pasangan calon, partai politik dan penyelenggara pemilu mensukseskan tahapan pilkada yang aman sekaligus mencegah penularan virus corona.
Komitmen bersama ini sejalan dengan teguran Mendagri Tito Carnavian kepada para calon petahana yang diduga melanggar protokol kesehatan. Hingga hari Jumat ini, sedikitnya sudah ada 72 kepala daerah yang kena teguran.
Ancaman dari Mendagri bagi pelanggar protokol kesehatan juga tidak main-main. Salah satunya menunda proses pelantikan jika pasangan tersebut terpilih.
Kemendagri menyiapkan Pejabat Sementara (PJS) yang ditunjuk dari pemerintah pusat.(bink/habari.di/rls).
