HABARI.ID, KABGOR | Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memaparkan beberapa program kegiatan pemerintah di sektor pertanian pada pelatihan peningkatan kapasitas staf pemerintah, UPLAND Project di Hotel Aryaduta, Kota Manado,
Kegiatan yang berlangsung tiga hari itu dihadiri oleh beberapa peserta, mulai dari Distrik Project Implementation Unit (DPIU),On Granting Officier (OGO), Village Facilitator, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Penyuluh Pertanian.
Nelson menerangkan bahwa arah kebijakan pemerintah tak lain untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan penyuluh yang tangguh. Peningkatan kapasitas petani yang sesuai Good Agricultural Practices (GAP). Peningkatan kelembagaan penyuluh dan kelompok tani sebagai sentra agribisnis.
Membangun infrastruktur pertanian dan industri yang menopang produksi dan mendorong hilirisasi sebagai pendukung untuk meningkatkan efisiensi usaha tani. Menciptakan kemandirian dan kedaulatan pertanian.
Peningkatan produksi dan produktivitas untuk mencukupi kebutuhan lokal dan memenuhi permintaan ekspor serta meningkatkan nilai tawar petani dalam negosiasi harga komoditi.
“Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga mendorong kerja sama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Perguruan tinggi, hingga kerja sama luar negeri, salah satunya melalui program UPLAND,” jelas Nelson, Senin (30/10/2023).
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Rahmat Pomalingo menjelaskan program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) dirancang dengan menggunakan sumber dana pinjaman luar negeri.
“Tujuannya untuk meningkatkan produktifitas pertanian di dataran tinggi dan meningkatkan pendapatan petani. Desainnya dirancang agar pada tingkat usaha tani produktivitas meningkat tanpa merusak lingkungan sehingga semua konstruksi akan disesuaikan dengan desain yang ramah lingkungan,” kata Rahmat.
Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah dari 13 kabupaten di tanah air yang memperoleh hibah luar negeri. Dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman luar negeri ini dibutuhkan dukungan dari anggaran pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman dan perjanjian keuangan masing-masing pihak.
“Realisasi pekerjaan fisik di tahun 2023 antara lain, pembangunan terasering, embung dan jalan usaha tani. Untuk realisasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) juga sudah berjalan sesuai rencana,” tandasnya. (dik/habari.id)
