HABARI.ID, PEMPROV | Sebanyak 28 peserta mengikuti pembekalan melalui rapat kerja sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digagas oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Sinkronisasi data program bantuan sosial itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih terhadap calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Sengaja kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk akurasi data yang valid khususnya kepada rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone.
Kegiatan yang berlangsung, Jumat (25/08/2023) lalu itu berpusat di Marina Beach, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Diikuti oleh beberapa perwakilan dinas sosial se Provinsi Gorontalo, Dinas Dukcapil yang bertugas di bagian teknis. Antara lain administrator data base, TKSK sampai koordinator PKH.
Sagita Wartabone menegaskan, sinkronisasi data menjadi sangat penting untuk tersedianya data yang akurat dan akuntabel. Dengan begitu tumpang tindih data yang selama ini terjadi mampu diminimalisir.
“Melalui rapat kerja ini tentu memiliki target yang hendak dicapai, yakni terbangunnya koordinasi dan informasi data yang valid dan akuntabel sebagai basis data penerima manfaat program bantuan sosial (jaring pengaman sosial) antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” jelas Sagita.
Mantan Kepala Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo itu mengakui bahwa sejauh ini pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik memang belum begitu optimal, sehingga koordinasi antar pemerintah se Provinsi Gorontalo sangat penting.
Apalagi dalam pertanggungjawaban, pemerintah belum memiliki aplikasi elektronik yang dapat menyajikan data program dan penerima manfaat, baik program yang dianggarkan oleh APBD maupun APBN. Sehingga yang bisa digunakan sebagai media penyimpanan dan pengelolaan data secara kontinyu.
Ketersediaan data dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, meyakinkan para pengambil kebijakan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta identifikasi kebutuhan strategi. Ketersediaan data yang lengkap dan memadai dapat menjadi sebuah solusi bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi program kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal di daerah.
“Pemutakhiran data secara berkala sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan sasaran intervensi sebagai bahan monitoring dan evaluasi,” tandasnya. (dik/habari.id)
