HABARI.ID, PEMPROV | Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri peresmian 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) di gedung Assebly Hall Hotel Bidakara di Jakarta Selatan, Selasa (31/11/2023).
Pada peresmian tersebut, turut diselenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dibuka langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar.
Menpan-RB melalui sambutannya menyampaikan, bahwa MPP ini akan terus dimonitoring setiap minggunya agar terlihat apakah pelayanan publik tetap hidup atau mati setelah peresmian.
Dalam hal monitoring, Anas menyebut KemenPANRB melakukannya tiap pekan tanpa terlihat oleh pihak Kabupaten/Kota setempat. Setiap pekan, akan ada video yang diperlihatkan mana saja MPP yang ramai ataupun sepi.
10 Mal Pelayanan Publik tersebut berada di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lebak, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Palangkaraya. Ada pula di Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Morowali, serta Kabupaten Bone.
Di Provinsi Gorontalo sendiri, sejauh ini baru Kabupaten Bone Bolango yang memiliki mal pelayanan publik, empat kabupaten dan satu kota belum dan atau masih sementara dibangun. Hal ini disampaikan Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni Daeng Matona saat mendampingi Penjagub Ismail pada peresmian MPP.
“Memang baru Bone Bolango, kabupaten lainnya belum karena ada beberapa kendala. Pertama seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo itu memang belum ada dokumen, perencanannya belum tertulis didokumem perencanaan daerah.
Kemudian dari anggaran juga mereka belum punya anggaran. Sementara Gorut dan Kabupaten Gorontalo tepatnya di Limboto sementara dibangun. Meskipun baru merintis,” ujar Yayu.
Untuk Kabupaten Pohuwato sendiri, Yayu menjelaskan, progres MPP sebenarnya sudah jelas. Namun tiba-tiba pembangunannya masih terhenti, dikarenakan insiden pembakaran kantor Bupati Pohuwato beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu Pemkab Pohuwato masih harus fokus pada pembangunan kantor bupati.
“Karena memang Mal Pelayanan Publik itu hanya di kabupaten/kota dan provinsi itu hanya mengkoordinir, melakukan fasilitasi pendampingan untuk percepatan, itu saja. Apalagi pak Menteri bilang memang untuk gedungnya jangan besar memakan anggaran. Pak penjagub juga menyarankan unuk gedun, yang sudah ada saja dan bisa dimanfaatkan, ” pungkasnya. (edm/habari.id)
