HABARI.ID, DEPROV | Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meninjau lokasi pembangunan waduk Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Minggu (22/12/2024). Proyek strategis yang dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019 itu hingga kini masih menghadapi kendala, terutama terkait pembebasan lahan eks transmigrasi.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengungkapkan proyek bendungan tersebut menghadapi kendala serius terkait dengan administrasi tanah yang belum selesai. Menurutnya, masalah utama terletak pada tanah milik masyarakat yang belum sepenuhnya dibebaskan.
“Proses administrasi tanah ini harus sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh BPN Kabupaten Bone Bolango, namun hingga kini masih ada masalah yang belum terselesaikan,” ungkap Fadli Poha.
Fadli menjelaskan tanah-tanah yang menjadi kendala tersebut berhubungan dengan status hukum yang belum jelas, terutama yang terkait dengan transmigrasi. “Tanah yang bermasalah ini terkait dengan lokasi transmigrasi yang awalnya ditetapkan di area yang lebih tinggi, namun kemudian ada SK baru yang menggeser lokasi transmigrasi ke bagian bawah. Perbedaan penetapan lokasi ini membuat proses pembebasan lahan terhambat karena tidak ada kesepakatan tentang alas hak atas tanah,” jelasnya.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berencana untuk melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, PUPR Provinsi Gorontalo, serta BWSS II.
“Kami akan berupaya memfasilitasi berbagai pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Kami berharap dengan koordinasi yang baik, masalah ini bisa segera teratasi,” tandasnya. (dik/habari.id)
