HABARI.ID, KAMPUS I Harga minyak menembus angka $100 per barel untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga setengah tahun pada Minggu (08 Maret 2026). Kenaikan ini dipicu oleh konflik yang melibatkan Iran sehingga mengganggu proses produksi dan distribusi minyak di kawasan Timur Tengah. Harga minyak mentah Brent sebagai acuan pasar internasional tercatat mencapai $107,97 per barel setelah perdagangan kembali dibuka di Chicago Mercantile Exchange. Angka tersebut meningkat sekitar 16,5% dibandingkan harga penutupan pada Jumat yang berada di level $92,69. Informasi ini merupakan rangkuman dari berbagai laporan media internasional pada akhir pekan.
Oleh: Herwin Mopangga. Dosen FEB Universitas Negeri Gorontalo | Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menegaskan sebuah kenyataan lama dalam perekonomian global bahwa energi merupakan faktor vital yang mempengaruhi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ketika konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin meningkat, pasar energi segera merespons. Harga minyak dunia pun bergerak naik hingga mendekati bahkan melewati kisaran USD100 per barel. Kondisi ini jauh melampaui asumsi harga minyak yang digunakan pemerintah Indonesia dalam APBN 2026. Dalam dokumen tersebut, harga minyak diproyeksikan berada di sekitar USD70 per barel.
Perbedaan antara asumsi fiskal dan kondisi pasar yang sebenarnya bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. Situasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah sedang menghadapi tekanan kebijakan yang cukup kompleks. Apabila harga minyak bertahan dalam jangka waktu lama pada tingkat yang tinggi, maka ruang pilihan kebijakan akan semakin terbatas. Pemerintah dapat mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi meningkatnya beban subsidi dan kompensasi. Sebaliknya, penyesuaian harga domestik berpotensi memicu inflasi serta menurunkan daya beli masyarakat.
Pada tingkat nasional, dilema ini bukanlah hal baru dalam pengelolaan sektor energi di Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga BBM untuk melindungi masyarakat, namun di sisi lain harus tetap mempertahankan kesehatan fiskal negara. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam, beban subsidi energi dalam APBN secara otomatis meningkat. Dalam kondisi normal, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk meredam sebagian tekanan tersebut. Namun jika harga minyak meningkat jauh dari asumsi dan bertahan cukup lama, maka tekanan terhadap APBN akan semakin besar.
Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor fiskal semata. Dampaknya juga menjalar ke seluruh sistem ekonomi melalui mekanisme yang dalam teori makroekonomi dikenal sebagai cost-push inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Energi merupakan input penting bagi hampir seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi, distribusi barang, produksi pangan, perikanan, industri hingga sektor jasa. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi juga ikut naik. Pada akhirnya kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi.
Dalam konteks nasional, dampak tersebut biasanya terlihat pada meningkatnya inflasi di kelompok transportasi dan bahan pangan. Namun bagi daerah yang memiliki struktur ekonomi berbasis sumber daya alam serta bergantung pada distribusi jarak jauh, dampaknya bisa lebih besar. Gorontalo menjadi salah satu contoh yang relevan untuk melihat bagaimana guncangan energi global dapat mempengaruhi dinamika ekonomi daerah.
Struktur ekonomi Gorontalo sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa. Komoditas seperti jagung, kelapa, beras, rempah-rempah, dan hasil perikanan menjadi pilar utama aktivitas produksi daerah. Namun sebagian besar kegiatan ekonomi tersebut sangat bergantung pada sistem transportasi dan distribusi barang, baik dari pusat produksi ke pasar lokal maupun ke luar daerah. Dalam kondisi seperti ini, biaya logistik memegang peran yang sangat menentukan dalam pembentukan harga barang.
Ketika harga BBM mengalami kenaikan, dampaknya langsung terasa pada biaya pengangkutan barang. Ongkos transportasi dari desa menuju pasar meningkat, distribusi antar kabupaten menjadi lebih mahal, dan biaya pengiriman ke luar daerah ikut naik. Pada akhirnya kondisi tersebut mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Dalam ekonomi regional, mekanisme inilah yang membuat guncangan energi global dapat berubah menjadi inflasi di tingkat lokal.
Sektor pertanian di Gorontalo termasuk yang paling sensitif terhadap perubahan biaya transportasi. Petani jagung, misalnya, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut hasil panen dari lahan menuju tempat pengumpulan atau pelabuhan pengiriman. Ketika biaya logistik meningkat, margin keuntungan petani dapat berkurang. Dalam beberapa situasi, kenaikan harga di tingkat konsumen tidak sepenuhnya dirasakan oleh produsen. Sebagian besar kenaikan harga justru terserap oleh biaya distribusi.
Kondisi yang serupa juga dialami oleh sektor perikanan. Aktivitas melaut sangat bergantung pada ketersediaan dan harga bahan bakar. Kenaikan harga solar atau terbatasnya pasokan BBM dapat meningkatkan biaya operasional kapal nelayan. Dalam situasi tersebut, nelayan menghadapi pilihan yang tidak mudah, yaitu mengurangi frekuensi melaut atau menaikkan harga ikan di pasar. Kedua pilihan ini pada akhirnya berdampak pada stabilitas harga pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dampak lainnya juga dirasakan oleh sektor perdagangan dan UMKM. Sebagian besar usaha kecil dan menengah di Gorontalo bergerak di bidang makanan, perdagangan harian, serta jasa distribusi. Karakteristik usaha ini umumnya memiliki modal kerja yang terbatas serta sangat bergantung pada perputaran barang. Ketika biaya transportasi meningkat, pelaku usaha kecil sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menanggung tambahan biaya tersebut. Pilihan yang tersedia biasanya hanya menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk. Dalam jangka pendek, kedua langkah tersebut tetap memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Di tingkat rumah tangga, kenaikan harga BBM menimbulkan dampak yang lebih kompleks. Rumah tangga dengan pendapatan rendah umumnya mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan transportasi. Ketika kedua komponen tersebut mengalami kenaikan harga secara bersamaan, kemampuan konsumsi masyarakat akan menurun. Dalam ekonomi regional, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, penurunan daya beli masyarakat dapat langsung mempengaruhi perlambatan aktivitas ekonomi daerah.
Inilah alasan mengapa kenaikan harga energi sering disebut sebagai shock regresif dalam ekonomi pembangunan. Beban kenaikan biaya hidup cenderung lebih besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dibandingkan kelompok yang lebih mampu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada pengendalian harga BBM semata. Pemerintah pusat memang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas energi nasional, namun pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Berbagai langkah seperti memastikan kelancaran distribusi pangan, memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah, mempercepat operasi pasar, serta menjamin ketersediaan pasokan logistik menjadi sangat penting.
Selain itu, dukungan terhadap sektor produksi daerah juga perlu diperkuat. Petani, nelayan, serta pelaku UMKM membutuhkan akses energi yang terjangkau agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan distribusi BBM yang lebih tepat sasaran bagi sektor-sektor produktif dapat membantu mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap kegiatan produksi.
Pada akhirnya, dinamika harga minyak dunia menunjukkan bahwa ekonomi daerah tidak pernah sepenuhnya terpisah dari dinamika global. Konflik geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Gorontalo dapat mempengaruhi harga energi, biaya transportasi, hingga daya beli masyarakat di pasar lokal. Kondisi ini mencerminkan realitas ekonomi modern yang saling terhubung.
Apabila harga minyak dunia benar-benar bertahan di atas USD100 per barel, maka tantangan ekonomi ke depan tidak hanya berkaitan dengan inflasi. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan fiskal, serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Bagi Gorontalo, ujian utama adalah bagaimana menjaga agar ekonomi daerah tetap bergerak di tengah tekanan biaya yang berasal dari dinamika global.
Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di Gorontalo perlu menempatkan stabilitas harga pangan serta biaya logistik sebagai prioritas utama dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memastikan kelancaran distribusi pangan strategis melalui kerja sama perdagangan antar daerah, memperluas operasi pasar pada komoditas yang rentan mengalami gejolak harga, serta menjamin ketersediaan BBM bagi sektor produktif seperti nelayan, petani, dan transportasi logistik. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu mempercepat penguatan rantai nilai ekonomi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan seperti jagung, kelapa, dan perikanan agar nilai tambah tidak terus keluar dari daerah. Kombinasi antara pengendalian inflasi jangka pendek dan transformasi struktur ekonomi jangka menengah inilah yang akan menentukan apakah Gorontalo mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonominya di tengah ketidakpastian global.(**).
