HABARI.ID I Diduga karena insentif Rp 3 juta, dokter ahli enggan bertugas di RSUD Toto. Hal ini terkuak ketika jajara Aleg Dapil II DPRD Provinsi Gorontalo, menggelar Reses hari ke II di RSUD Toto, Selasa (10/03/20).
Persoalan insentif Rp 3 juta dan dokter enggan bertugas di RSUD Toto, menjadi pembahasan serius oleh Aleg Dapil II DPRD Provinsi Gorontalo.
“Persoalan utama yang menghambat pihak rumah sakit, untuk mendatangkan dokter ahli ke rumah sakit ini, yaitu dana insentif dokter yang sangat kecil, Rp 3 juta. Angka ini tentunya sangat kecil, jika dibandingkan dengan beban kerja setiap dokter, sehingga mereka pun enggan untuk bertugas di RSUD Toto ini,” tegas Faisal Hulukati, Aleg dari Fraksi PPP itu.
Bukan hanya itu tambah Faisal, dokter-dokter yang mengabdi di RSUD Toto ini, sebagian besar merupakan dokter dari RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo.
Dan ini tentunya, sangat memberikan pengaruh tidak baik terhadap pelaksanaan pelayanan terhadap pasien di RSUD Toto.
Karena, jika jam kerja dokter-dokter ini diprioritaskan di RSUD Aloei Saboe, maka mereka tidak bisa melayani pasien yang ada di RSUD Toto.
Sementara, pasien yang ada di RSUD Toto sangat membutuhkan pelayanan prima. Apalagi pelayanan itu, sangat menentukan kesebuhan mereka.
“Kalau dokter-dokter ini tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, yang rugi itu bukan rumah sakit, tetapi pasien. Sekalipun mereka ditanggung oleh jaminan kesehatan berupa BPJS, tetapi belum tentu bisa menjamin kesehatan mereka akan cepat pulih,” tegas Faisal.
Senada diungkapkan Hj. Yeyen Sidiki, MM, bahwa memang pelayanan dibidang kesehatan di daerah pemilihannya itu sudah baik, yakni menerapkan sistem pelayanan 1 X 24 jam. Sayangnya, masih menimbulkan keluhan atas keberadaan dokter di tempat.
“Pelayanan di bidang kesehatan memang sudah bagus, karena sudah 1 X 24 jam, tetapi percuma juga kalau di lokasi pelaksanaan pelayanan itu tidak ada dokter yang siap di tempat. Ini adalah persoalan yang kompleks, dan kami harap agar segera ditindak lanjuti,” ujar Yeyen.
Persoalan lain yang ditemukan oleh Aleg Dapil II ini, yaitu minimanya fasilitas sarana dan prasarana di Puskesmas, yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Kemudian penurunan angka peserta BPJS Kesehatan, yang sebelumnya 36 ribu, sudah menjadi 16 ribu orang.
“Kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan, beragam keluhan yang kami terima dari reses ini, bukan hanya menjadi tanggungjawab kami, untuk mengawalnya di DPRD Provinsi Gorontalo. Tetapi, harus menjadi perhatian penting bagi instansi dan pemerintah daerah terkait”..
“Demikian pula dengan penurunan angka peserta BPJS Kesehatan, ini tentunya menjadi beban berat bagi masyarakat kurang mampu, untuk membiayai pengobatan keluarga mereka,” terang Aleg dari Fraksi Partai Golkar ini.(ADV/4bink/habari.id).
