HABARI.ID, PEMPROV I Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut dibuktikan melalui kehadirannya secara langsung dalam presentasi dan wawancara uji publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penilaian keterbukaan informasi publik terhadap badan publik, khususnya pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.
Presentasi dan wawancara pimpinan badan publik dilaksanakan secara panel di hadapan tim penguji. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengikuti sesi penilaian bersama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Kehadiran Gubernur Gusnar Ismail menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, yang turut mendampingi gubernur, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan langsung pimpinan daerah terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Gorontalo yang telah berkenan hadir langsung dalam uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau sangat berpengaruh karena menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan badan publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di daerah,” ujar Trizal.
Dalam pemaparannya, Gubernur Gusnar Ismail menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.
Salah satu perhatian utama gubernur adalah mendorong Dinas Kominfo dan Statistik bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembenahan secara menyeluruh, menyusul rendahnya capaian penilaian Monev KIP pada tahun 2025.
Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo hanya memperoleh nilai 19 poin dengan predikat Tidak Informatif. Namun, melalui kerja keras, koordinasi, dan kolaborasi seluruh OPD, capaian tersebut mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026 menjadi 67,92 poin berdasarkan hasil pengisian kuesioner penilaian.
Menurut Trizal, capaian tersebut masih berpeluang meningkat setelah diperhitungkan dengan komponen penilaian presentasi dan wawancara pimpinan badan publik.
“Nilai 67,92 tersebut baru berasal dari pengisian kuesioner. Jika ditambahkan dengan komponen penilaian presentasi dan wawancara Bapak Gubernur yang memiliki bobot 20 persen, kami optimistis nilai akhir bisa mencapai 87,92 poin dengan predikat Menuju Informatif,” jelasnya.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Pemerintah Provinsi Gorontalo masih menerima sejumlah catatan dan masukan dari tim panelis untuk penyempurnaan tata kelola keterbukaan informasi publik.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penguatan dukungan anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta operasional Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.
Selain itu, proses seleksi komisioner baru Komisi Informasi Provinsi juga menjadi salah satu pembahasan, mengingat tahapan tersebut belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi.
Kendati menghadapi berbagai keterbatasan, Trizal menegaskan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo terus berupaya melakukan pembenahan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas PPID di seluruh OPD, pengembangan layanan informasi berbasis digital, serta fasilitasi terhadap Komisi Informasi Provinsi dalam penanganan sengketa informasi publik.
“Terlepas dari keterbatasan anggaran, kami di Dinas Kominfo terus berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik semakin baik. Mulai dari pembinaan PPID di setiap OPD, menghadirkan layanan informasi digital, hingga memfasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam penanganan sengketa informasi,” pungkasnya.
Peningkatan capaian Monev KIP tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan informasi publik yang lebih terbuka, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(**).
