HABARI.ID, GORONTALO UTARA I Sebagai instansi yang bergerak di bidang kependudukan, menjadi wajar jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi lini vital dalam menjalankan roda administrasi untuk publik.
Namun Belum lama ini, Disdukcapil Gorontalo Utara kewalahan dalam memberikan pelayanan. Hal itu terbukti dengan banyaknya keluhan warga terkait kinerja dinas itu. Akan tetapi hal itu bukan akibat dari kurangnya profesionalitas jajaran yang bekerja di dalamnya, melainkan minimnya SDM yang bertugas di instansi tersebut.
Hal ini jelas membuat Disdukcapil yang pernah mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik di Provinsi Gorontalo itu perlahan kehilangan keunggulannya.
Kepala Disdukcapil Gorontalo Utara, Sarce Kandou membenarkan hal tersebut. Menurutnya, minimnya SDM itu membuat berbagai pekerjaan termasuk pemeliharaan server dan kerja lainnya terbengkalai.
“Kita di OPD ini yang PNS hanya 13 orang, itu sangat kurang. Minimnya hal itu membuat kita harus merampingkan struktur di dalamnya, contoh 3 bidang pekerjaan hanya dipimpin oleh 1 kepala bidang,” jelasnya.
Sebelumnya, kata Sarce, kekurungan SDM tersebut dapat tertutupi dengan hadirnya 21 tenaga kontrak. Tenaga kontrak itu diberikan tupoksi yang terbilang vital, mulai dari operator administrasi, ADB, hingga bertugas untuk melakukan pemeliharaan server.
Tetapi kini, 21 tenaga kontrak tersebut sudah tidak lagi masuk bekerja. Alasan ketidakhadiran tenaga kontrak itu, kata Sarce sebab 21 tenaga kontrak tersebut sedang menunggu surat keputusan bupati.
“Saya melihat ketidakhadrian mereka yang berimbas pada mandegnya pelayanan itu berimbas pada pelayanan masyarakat itu saya pandang sebagai ekosistem yang tidak sehat,” jelas perempuan yang mengawali karir birokrasinya sebagai guru selama 16 tahun tersebut.
Padahal menurut Sarce, tenaga kontrak yang ada di dinas tersebut sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup lama, yang dimana integritasnya sudah teruji.
“Padahal bahasa Kemendagri Dukcapil itu, apapun keadaan teman-teman yang bertugas dibidang pelayanan harus tetap menjalankan tugas,” tegasnya.
Diperhadapkan pada penurunan pelayanan akibat mangkirnya para tenaga yang sudah lama diberikan pelatihan tersebut, Sekretaris Disdukcapil, Saleh Djafar pun sudah melakukan koordinasi dengan Sekda Gorontalo Utara.
“Teman-teman (PTT) sudah diundang untuk bagaimana pelayanan bisa kembali seperti semula, untuk permasalahan terkait server dan lain-lain teman-teman yang sudah diundang Sekda yang akan memperbaikinya,” jelas Saleh.
Saleh juga mengatakan, ketidakhadiran para tenaga kontrak akibat ketersinggungan yang ada di dalam dinas tersebut. Di mana sebelumnya PTT tersebut sempat melakukan mogok kerja akibat gaji mereka belum terbayarkan.
Padahal dari hasil pengakuan Kepala Disdukcapil Gorontalo Utara, permasalahan tersebut telah selesai, di mana seluruh hak dari para tenaga kontrak telah terbayarkan.
“Mereka tetap tidak berubah, itu yang membuat mereka terbawa arus dengan dilema yang ada,” ujar Saleh.
Kata Saleh, semua keputusan untuk kembali mempekerjakan tenaga kontrak itu, pihaknya masih menunggu keputusan bupati.
“Kita menunggu intruksi bupati, intinya kita melakukan apa yang diperintahkan, yang jelas demi penyelesaian dan pengoptimalan pelayanan kita,” ungkap Saleh (Wi/Habari.id)
