HABARI.ID, POLITIK I Sebanyak delapan poin menjadi pernyataan sikap Partai Golkar, yang dilahirkan melalui Rakerda Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Sabtu (26/08/2023).
Pertama, Partai Golkar berpendapat bahwa proses demokrasi di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, meski perlu diperjuangkan untuk terus berdialektika dengan perkembangan sosial masyarakat dan kemajuan teknologi informasi.
Untuk itu maka proses demokrasi politik di Gorontalo harus terus menjunjung tinggi sportifitas, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.
Mengedepankan perdebatan ide dan gagasan, untuk membangun peradaban politik Gorontalo yang lebih maju.
Kedua, Partai Golkar meyakini bahwa hakikat perjuangan politik adalah memperjuangkan cita-cita keadilan sosial. Melalui percepatan pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran.
Kemudian penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masalah sosial lainnya.
Ketiga, Partai Golkar siap mendukung, mengawal dan telah ikut serta memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Provinsi Gorontalo.
Diantaranya wilayah Kabupaten Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo Barat, Kabupaten Bone Raya, Kabupaten Panipi Raya dan Kota Telaga.
Tujuannya dalam rangka lebih memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta untuk percepatan pembangunan Gorontalo.
Keempat, Partai Golkar berkomitmen untuk mendukung upaya penyelenggaraan Good Governance dan Clean Governance di Provinsi Gorontalo.
Dengan lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus dapat mencarikan solusi untuk tetap mempertahankan keberadaan PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap), yang telah lama mengabdi.
Kelima, Partai Golkar menyadari bahwa pasca terjadinya bencana nono alam yakni pandemi Covid-19, baik pemerintah dan pelaku usaha terutama masyarakat kecil ikut merasakan guncangan ekonomi, yang luar biasa.
Sehingga Partai Golkar mendorong terus pemerintah baik pusa dan daerah, agar mengambil langkah-langkah kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
Terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan kelautan. Serta menjaga stabilitas harga bahan pokok, memberikan paket program khusus bagi peningkatan UMKM. Kemudian mencarikan solusi yang strategis atas konflik pertambangan antara investor dan rakyat kecil.
Keenam, Partai Golkar mendorong reformasi di bidang hukum, dengan mewujudkan keadilan yang tidak hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas.
Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas dan humanis yang menghormati hak asasi manusia.
Serta merespon dengan tegas tindakan-tindakan penyimpangan sosial, seperti pemberantasan peredaran gelap narkoba dan minuma keras.
Kemudian percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus mewujudkan netralisasi aparat penegak hukum terutama dalam mengahadapi pemilu 2024.
Ketujuh, Partai Golkar berkomitmen merespon peningkatan jumlah kelompok milenial, terutama pemilih pemula pada pemilu tahun 2024.
Untuk tidak sekedar dijadikan objek pendulang suara elektoral partai, tetapi lebih dari itu akan menjadikan kaum muda dalam posisi yang sejajar untuk bersama-sama berjuang memajukan Gorontalo.
Terakhir kedelapan, Partai Golkar menyayangkan sekaligus merasa prihatin terhadap munculnya gejala penyimpangan sosial, yang terjadi di Gorontalo saat ini.
Yakni tindakan mengakhiri hidup, yang terjadi secara beruntun diduga diambil sebagai solusi atas penyelesaian masalah.
Sehingga Partai Golkar mengajak seluruh stakeholder daerah, untuk bersama-sama mengambil bagian pada posisi masing-masing dalam melakukan langkah-langkah cepat dan tepat, dalam menyelesaiakan gejala sosial menyimpang tersebut.(*).
