HABARI.ID, DEPROV | Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A Jusuf berharap keberadaan kaum perempuan yang menjadi kandidat calon legislatif pada Pemilihan Umum (Pileg) tahun 2024 tidak sekedar menjadi pelengkap memenuhi peserta kontestasi politik lima tahunan. Menurut Paris kandidat perempuan harus benar-benar manunjukan secara maksimal agar mendapat jabatan di parlemen, Jumat (26/05/2023).
“Kalau tidak ingin jadi pelengkap 30 persen sebagai keterwakilan perempuan maka harus menunjukan kemampuannya dan harus duduk di legislatif. Yang terpenting itu membangun komunikasi yang baik, itu intinya. Silahkan berjuang dan saya tidak ingin perempuan hanya jadi pelengkap persyaratan pencalonan,” ungkap Paris saat menjadi pemateri Bimtek tentang peran strategis perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) bidang politik hukum dan ham Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo.
Komposisi minimal 30 persen keterwakilan perempuan memjadi peserta Pemilu menjadi salah satu ayarat partai politik. Bahkan telah diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu, baik untuk pencalonan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota.
“Namun fakta saat ini, di DPRD Provinsi Gorontalo misalnya keterwakilan perempuan itu baru sekitar 22 persen saja, karena kalau 30 persen dari 45 anggota DPRD saat ini maka harus ada 14 orang dan sekarang baru 12 orang perempuan. Untuk memenuhi itu maka harus berjuang semaksimal mungkin,” jelas Paris.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan jika perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui bidang politik dan menyukseskan Pemilu. Namun kondisi saat ini partai politik masih juga kesulitan memenuhi keinginan konstitusi bahwa 30 persen itu bisa terwakili.
“Hambatannya ada pesimisme diri dari perempuan. Maka melalui kegiatan yang digelar oleh BKOW Provinsi Gorontalo bisa menambah rasa kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan sebagai bakal calon anggota legislatif, saya sangat mengapresiasi kegiatannya agar supaya bisa memenuhi kuota-kuota 30 persen itu,” kata Paris.
Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim menegaskan bahwa organisasi yang dia pimpin memang tidak berkecimpung di politik. Namun untuk mendorong pemenuhan kuota 30 persen itu, BKOW merasa terpanggil mendukung hak-hak perempuan.
“Apalagi isu gender yang jadi perhatian dalam kebijakak pemerintah, dimana kewajiban dan hak sudah sama dengan laki-laki, temasuk urusan politik. Kuota 30 persen bisa tercapai kalau sesama perempuan bisa saling mendukung, saling menginspirasi dan diimbangi dengan pengetahuan, pemahaman tentang politik,” tandasnya. (dik/habari.id)
