HABARI.ID I Ada kurang lebih Rp. 3 Miliar klaim RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang belum dicairkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Ini jelas berdampak pada pembiayaan operasional tenaga medis dan non medis di RS Ainun.
Atas alasan keterlambaan klaim tersebut, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui langsung Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Gubernur meminta kepada Dirut BPJS untuk mencari jalan keluar agar pelayanan di RS Ainun tetap berjalan maksimal.
BPJS memang masih dilema. Premi yang dibayarkan setiap bulan oleh peserta, belum mampu menutupi klaim rumah sakit di Indonesia.
Ini juga yang menjadi alasan hingga premi BPJS perlu ada penyesuaian, dan masih menunggu adanya persetujuan dari Presiden menyangkut besaran premi.
Tapi Dirut BPJS Fachmi Idris tetap merespon baik permintaan Gubernur Gorontalo. Fachmi menjelaskan, bahwa ada dua mekanisme pembayaran klaim, berdasarkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non BLUD.
Untuk rumah sakit BLUD, diarahkan untuk melakukan pinjaman di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank lain yang bekerjasama dengan BPJS.
Pinjaman dibolehkan untuk BLUD karena semua operasional layanan rumah sakit hanya bergantung dari klaim BPJS.
Sementara untuk non BLUD yang tidak bisa mengajukan pinjaman di bank, klaimnya ditanggung oleh BPJS. Non BLUD juga cukup terbantu karena sebagian biaya operasional menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Untuk RS Ainun akan kita prioritaskan karena tidak bisa melakukan pinjaman di bank. Dan BPJS Cabang di sana, kami minta rekonsiliasi untuk bulan layanan, bulan beban dan bulan bayar. Cabang mengirim surat untuk kami lakukan pembayaran,” jelas Fachmi.
Kabar baik lainnya, klaim BPJS untuk bulan Januari hingga Maret sudah masuk di rekening RS Ainun. Dana lebih kurang Rp. 2 Miliar akan dicairkan pekan ini untuk pembayaran jasa medis dan non medis rumah sakit.(hms/pmprv/habari.id)
