Zulfikar M. Tahuru: Pernyataan Bupati Buol Menyesatkan!

oleh
oleh
Zulfikar M. Tahuru.

HABARI.ID I Zulfikar M. Tahuru menilai narasi mengenai keberhasilan Bupati Buol memperoleh dukungan anggaran hingga Rp806 miliar dari pemerintah pusat perlu diluruskan. Menurutnya, penyampaian informasi tersebut harus disertai penjelasan mengenai sumber dan mekanisme pengalokasian anggaran agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat.

Zulfikar mengatakan, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi Kabupaten Buol, tetapi merupakan bagian dari pengelolaan APBN secara nasional.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki mekanisme dan formula tersendiri dalam mengalokasikan anggaran kepada setiap daerah.

“Besaran alokasi anggaran tidak ditentukan berdasarkan siapa kepala daerah yang paling sering datang ke Jakarta atau paling aktif melakukan lobi. Ada variabel kebutuhan fiskal, kapasitas pendapatan, karakteristik wilayah, dan indikator lainnya,” ujar Zulfikar.

Menurutnya, hal yang paling penting untuk dijelaskan adalah komposisi dari angka Rp806 miliar yang disebut sebagai dukungan anggaran bagi Kabupaten Buol.

Ia mempertanyakan apakah angka tersebut seluruhnya merupakan dana transfer yang masuk ke APBD Kabupaten Buol atau merupakan akumulasi dari belanja kementerian/lembaga, program pemerintah pusat, serta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Ini penting untuk dijelaskan karena dana transfer ke daerah, belanja kementerian/lembaga, dan dukungan pemerintah provinsi merupakan instrumen anggaran yang berbeda. Sumber dan mekanisme penyalurannya juga tidak sama,” jelasnya.

Zulfikar menegaskan bahwa upaya kepala daerah dalam memperjuangkan pembangunan di wilayahnya tentu patut diapresiasi. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak seharusnya dikemas dengan narasi yang menimbulkan kesan bahwa perhatian pemerintah pusat hanya bergantung pada kemampuan kepala daerah melakukan lobi langsung.

Ia mengingatkan bahwa seluruh daerah memiliki kebutuhan dan tantangan pembangunan masing-masing yang harus diperhitungkan dalam kebijakan fiskal nasional.

“Jangan sampai angka anggaran dijadikan alat membangun persepsi bahwa pemerintah pusat hanya memberikan perhatian kepada daerah tertentu. Kebijakan fiskal harus dinilai berdasarkan data, formula, dan mekanisme pengalokasiannya, bukan sekadar klaim keberhasilan politik,” tegasnya.

Sementara itu dalam postingan di akun media sosial instagram bernama infobuol, Bupati Buol sampaikan dalam salah satu agenda rapat bahwa dari 13 kabupaten dan kota hanya Kabupaten Buolo yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) Afirmasi, karena di jemput di pusat.

“DAK Afirmasi, dari 13 kabupaten/kota hanya Kabupaten Buol yang dapat, kalau tda di jemput tidak dapat,” ungkap Bupati Buol id tengah forum rapat.

“Kampung Nelayan Merah Putih Buol dapat lima, yang lain hanya satu. Kuota itu 10.000 yang berebut 18.000 desa. Kalau tidak di jemput di Jakarta, pasti tidak dapat,” tambahnya.(bm/habari.id).

Baca berita kami lainnya di