POHUWATO – Puluhan massa aksi mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato, Selasa (12/5/2026), untuk menyuarakan keresahan terkait kondisi persawahan yang dinilai semakin memprihatinkan akibat dugaan pencemaran air dan sedimentasi parah.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut pemerintah daerah bertanggung jawab atas kondisi lingkungan yang dinilai mengancam mata pencaharian petani lokal.
Warga juga mendesak DLH Pohuwato agar memperketat pengawasan terhadap limbah serta mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah hulu yang diduga menjadi sumber pencemaran.
Dalam orasinya, massa aksi menyampaikan bahwa pendangkalan saluran irigasi dan kontaminasi air telah berdampak serius terhadap sektor pertanian. Selain menurunkan kualitas tanah, kondisi tersebut disebut memicu gagal panen di sejumlah lahan produktif.
Adapun dua poin utama yang menjadi tuntutan massa aksi, yakni meminta DLH meningkatkan pengawasan terhadap potensi pencemaran dan penanganan limbah secara berkelanjutan, serta mendesak pemerintah menindak aktivitas pertambangan yang diduga menjadi sumber polusi.
Massa juga meminta aktivitas tambang dihentikan sementara hingga pasokan air bersih ke areal persawahan kembali normal.
Kepala DLH Pohuwato, Sumitro Monoarfa, yang menemui langsung massa aksi menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui langkah teknis dan koordinasi lintas sektor.
“Saya sudah instruksikan tim teknis untuk segera melakukan verifikasi lapangan dan mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium. Kami harus memastikan apakah ini faktor alam atau ada unsur kesengajaan dari pihak tertentu,” ujar Sumitro.
Ia menegaskan, DLH tidak akan mengabaikan hak-hak petani yang terdampak. Penanganan persoalan tersebut, kata dia, akan melibatkan instansi terkait guna mengidentifikasi sumber utama pencemaran di wilayah hulu serta mencari solusi jangka panjang.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Meski demikian, koordinator aksi menegaskan pihaknya akan terus memantau realisasi komitmen pemerintah daerah hingga kondisi air di areal persawahan warga kembali normal.
