HABARI.ID, KOTA – Wali Kota Gorontalo Marten Taha, akan segera melakukan perombakan kabinet kerja. Merombak formasi yang ada saat ini, dianggap perlu demi keberlangsungan dan akselerasi program pembangunan di kota Gorontalo.
Tidak sulit untuk melakukan perombakan kabinet kerja ini. Tanpa harus menunggu 6 bulan setelah dilantik, seorang Kepala Daerah bisa merombak kabinet kerjanya, asalkan ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.
Perombakan kabinet ini, kata Marten, tetap akan dilakukan sesuai dengan regulasi dan mekanisme yang berlaku, termasuk harus ada open bidding melalui panitia seleksi yang dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Karena dalam mengangkat seorang calon pejabat pemerintahan itu, harus berdasarkan aturan, kompetensi yang dimiliki, prestasi dan bidang yang dikuasai,” kata Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada pembinaan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Jum’at (14/06/2019).
Tidak hanya aspek normatif yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat. Marten juga memasukkan aspek kemanusiaan.
“Jujur. Saya adalah orang yang paling tidak suka menyusahkan orang lain. Terkait perombakan ini, banyak pertimbangan yang harus saya lakukan dan kaji. Seperti nasib dan kesejahteraan.
Andaikan saya melakukan pergantian salah satu pejabat, lantas ia memiliki anak yang masih kuliah dan begitu banyak beban yang harus ditanggung. Saya tak ingin hanya karena kebijakan tersebut kemudian saya dianggap telah menyakiti orang lain,” ungkap Wali Kota Gorontalo.
Meski begitu, Wali Kota tetap meminta kepada para pejabat untuk tetap fokus bekerja. “Saya meminta kepada seluruh pejabat untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, tidak usah berpikir soal mutasi.
Jalankan tugas dan fungsi saudara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, dan teruslah melakukan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait. Sebab, tugas-tugas tersebut akan dievaluasi sebagaimana yang lazim di lakukan,” kata Marten.
Marten juga mengatakan, lima tahun ke depan, tantangan pemerintahan akan semakin besar. “Belum tentu kita bisa meraih kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut, sebagaimana yang terjadi di periode pertama.
Begitu juga dengan penghargaan Piala Adipura tiga kali berturut-turut, berkinerja tertinggi dan terbaik di seluruh Indonesia, terkahir penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Semua ini, belum tentu kita dapat kalau kita tidak memperlihatkan kinerja yang baik,” kata Marten.(4bink/habari.id)
