HABARI.ID I KOTA BLITAR I Pemkot Blitar bakal menjalin kemitraan dengan salah satu penyedia layanan on demand, ojek online, Grab Indonesia. Ini menjadi salah satu upaya untuk menunjang sistem pemasaran UMKM.
Dan pada Rabu (17/03/2021), Walikota Blitar Santoso melakukan audiensi dengan Grab Indonesia di ruang Tamu Rumah Dinas Walikota.
“Ini menjadi bagian dari inisiasi membangun kerjasama dengan ojek online (ojol) dalam mendukung berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari warga Kota Blitar,” kata Walikota Blitar, Santoso.
Walikota Santoso mengatakan bahwa di Kota Blitar sementara berkembang usaha dan industri kreatif. Terbukti dengan munculnya usaha kuliner makanan sampai dengan keberadaan warung kopi yang memiliki banyak keunikan, di banyak ruas jalan di Kota Blitar.
“Hari ini kita menggelar audiensi dengan Grab yang ingin menggelar MoU dengan Kota Blitar dalam rangka memajukan UMKM …,”
“Saya rasa ini bagus, mengingat daerah kita UMKM banyak yang keren sehingga perlu kita topang marketingnya,” ungkap Walikota Santoso.
Santoso berharap ada pelatihan dan pendampingan untuk membantu UMKM, terutama dalam memahami soal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan begitu, para pegiat UMKM bisa paham dengan teknologi yang terintegrasi dengan ojek online untuk memudahkan sistem pamasaran produk UMKM.
“Di bidang IT banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan. Tidak sekedar pelatihan namun juga ada pendampingan,” harapnya.
Sementara Kadishub Kota Blitar, Priyo Suhartono mengatakan kalau saat ini insan perhubungan termasuk tukang ojek online, telah bertransformasi.
Tidak hanya mengangkut orang tapi juga barang. Contohnya saja yang telah dikenal adalah Grabfood bisa membantu usaha kuliner dari setiap pegiat UMKM.
Agar MoU kerjasama ini berjalan baik, Dishub menginginkan masukan data seperti data personil yang beroperasi di Blitar.
Mulai dari data tentang berapa rincian tarifnya, dan bagaimana kemudahan dalam pemanfaatan sistem dan teknologi yang ada di Grab.
Sebab dalam MoUnya nanti, akan ada peran terintegrasi antar Dinas, mulai dari Dinas Koperasi, Dinas perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja.
“Dengan masukan data itu kita akan lebih mudah dalam mensinergikan antara kepentingan usaha Grab dan juga keinginan pemerintah dalam pengembangan UMKM yang ada,” pungkasnya.(Adv/Hms/tos/Habari.id)
