HABARI.ID, DEKOT I Materi tentang “Diperkecilnya transaksi” perjalanan dinas bagi pejabat dan ASN, membuat Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki angkat bicara di tengah kegiatan FGD (Focus Group Discussion), tentang Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi berdasarkan UU no I tahun 2022 di Aston Hotel.
Hardi katakan, sampai dengan saat ini proses penyelesaian administrasi perlajanan dinas untuk pejabat di Kota Gorontalo, sudah menggunakan sistem non tunai.
Nah, kaitan dengan diperkecilnya penyelesaian administrasi perjalanan dinas pejabat seperti yang disampaikan narasumber, mendapat dukungan penuh DPRD Kota Gorontalo.
“Seperti pemateri sampaikan, bahwa kedepannya pejabat atau ASN di Kota Gorontalo akan memiliki kartu kredit khusus untuk perjalanan dinas ..,”
“Bahkan narasumber sampaikan bahwa, untuk penyelesaian SPJ perjalanan dinas itu sudah tidak lagi seperti sekarang ini, akan tetapi sudah melalui transaksi pada kartu kredit yang ada di setiap pejabat atau ASN di Kota Gorontalo,” ujarnya.
Program kegiatan ini menurut Hardi, sangat baik karena memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Gorontalo.
“Tujuan dari program ini adalah meningkatkan PAD Kota Gorontalo. Sehingga kami sangat mendukung program tersebut,” pungkasnya.(bnk/habari.id).
