HABARI.ID, POLITIK I Gerakan Fadel Muhammad, Eks Gubernur Gorontalo memasangkan Marten Taha dengan Nelson Pomalingo maju ke Pilgub tahun 2024, sempat membuat kondisi politik di Gorontalo jadi gaduh.
Pasalnya Fadel Muhammad sempat mengeluarkan kalimat yang menyinggung salah satu partai politik pada kegiatan salah satu organisasi, demi meyakinkan Marten Taha maju di Pilgub tahun 2024.
Hal tersenut pun menarik perhatian berbagai kalangan, tidak terkecuali Founder The Gorontalo Institute, Funco Tanipu.
Bahkan Funco menilai, pada perhelatan Pilgub tahun 2024 Fadel Muhammad ingin menjadi King Maker.
“Tujuan Fadel Muhammad sebenarnya satu, ingin menjadi “king maker”. Tetapi Fadel Muhammad lupa bahwa dirinya tak berpartai ..,”
“Dia juga lupa bahwa ada hak privilege tiap partai, dengan dinamika internal serta juknis Pilkada yang mereka sedang jalankan,” tegas Funco.
Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo ini akui, memang benar Fadel Muhammad memiliki hubungan baik dengan elit politik, pada level Nasional.
“Tetapi penting kiranya mengedepankan etika politik, tidak sekedar tabrak-tabrak masuk. Sehingga, tidak mengindahkan elit partai di tingkat daerah,” ungkap Funco.
Dalam konteks demokrasi pasca pemilu, dimana kondisi partai-partai tidak lagi sekuat dulu, dan lebih ditentukan oleh siapa person-person yang dikedepankan, maka memperkuat kelembagaan partai menjadi sebuah keharusan.
“Untuk hal tersebut, pada tahap rekrutmen calon kepala daerah, cara memperkuatnya adalah mengembangkan model rekrutmen yang demokratis ..,”
“Semisal apa yang telah dirancang oleh beberapa partai politik seperti Golkar yang membentuk tim lima untuk mengawal proses rekrutmen ..,”
“Nasdem yang juga membentuk tim seleksi internal hingga bisa menegerucutkan beberapa nama, PKB yang membentuk Lempaga Pemenangan Pemilu/Pilkada dan Demokrat yang membentuk Desk Pilkada,” jelas Funco.
Ia sampaikan lagi, upaya dan model partai-partai tersebut mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Sehingga warga pun bisa terlibat secara aktif dalam mengajukan calon yang mereka inginkan, khususnya bagi kandidat yang tidak berpartai.
“Tentu saja, model rekrutmen terbuka ini diharapkan bisa diselenggarakan oleh semua partai politik, sehingga transparansi rekrutmen bisa dijamin dan pada muaranya mutu demokrasi bisa terus dijaga dan dirawat,” pungkas Funco.(bnk/habari.id).