HABARI.ID | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, menginisiasi penandatanganan pakta integritas dengan kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala daerah sebagai penjabat pembina kepegawaian (PPK) diminta menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
Penandatanganan diwakili oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer. Hamka ditunjuk langsung oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, saat menghadiri Rakornas Bawaslu dan kepala daerah terkait netralitas ASN, di Ballroom Hotel Trans Resort, Bali, Selasa (27/9/2022).
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, deklarasi netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan. Pelanggaran netralitas ASN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat diharapkan bisa tereduksi melalui deklarasi ini. Dia juga berharap para gubernur, pj gubernur yang merupakan PPK menjaga sekaligus menyosialisasikan netralitas ASN kepada para jajarannya.
Ditemui usai Rakor Penjagub Gorontalo Hamka Hendra Noer menyampaikan, penandatanganan pakta integritas adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh kepala daerah dengan Bawaslu. Hal ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah selaku PPK baik gubernur di provinsi maupun bupati walikota.
“Tadi saya Penjabat Gubernur Gorontalo mewakili seluruh kepala daerah se Indonesia untuk mendatangani pakta integritas, kita berkomitmen untuk menjaga netralitas politik ASN dari intervensi partai politik dalam Pemilu 2024. Sebagai PPK kita harus ada ditengah menjaga netralitas, kita istilahnya menjadi wasit yang baik bukan menjadi wasit sekaligus pemain,” kata Hamka.
Hamka menyebutkan beberapa hal yang masuk dalam butir – butir isi pakta diantaranya, menggunakan medsos secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pemiliham tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam. Menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong dan menolak politik uang atau segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
“Pakta integritas ini akan menjadi pegangan kita nanti di Gorontalo. Saya punya keyakinan insyaAllah bisa mengontrol ASN di Gorontalo, karena penjabat gubernur tidak ada kepentingan politik di sini. Tadi yang paling diingatkan ASN tidak boleh berpolitik terutama dalam media sosial, ini termasuk pelanggaran. Ini yang harus kita ulang – ulang, kita harus sampaikan ke teman-teman ASN di Gorontalo biar bisa paham,” tutupnya. (edm/habari.id)
