HABARI.ID I Penyelenggaraan Pilkada yang kondusif dan aman, menjadi ciri demokrasi yang baik. Dan demi mewujudkan Pilkada yang demokratis, kondusif dan aman di Kabupaten Gorontalo, peran semua elemen, terlebih Kepolisian, sangat dibutuhkan.
“Pilkada ini, menjadi pesta demokrasi milik kita semua. Ketika semua perangkat, mulai dari KPU dan Bawaslu, bekerja secara baik, maka ada faktor lain yang harus mendukungnya …,”
“Faktor lain tersebut adalah keamanan. Ini jelas membutuhkan peran aparat keamanan,” kata Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Polres Kabupaten Gorontalo, Kamis (05/03/2020).
Pengamanan hajatan demokrasi ini, kata Nelson, dilakukan dengan 3 tahapan. Mulai dari tahapan persiapan, tahapan pemilihan, dan tahapan pelantikan.
Dari penandatanganan NPHD ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan Rp. 3,5 milliar kepada pihak kepolisian sebagai langkah mengantisipasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin saja muncul selama tahapan pilkada ini.
“Hingga tahun depan kita akan lakukan NPHD. Dana ini sudah sangat efisien, karena berdasarkan perhitungan ini tak terlalu hemat tapi juga tak terlalu tinggi, intinya sesuai dengan kebutuhan pengamanan,” jelas Nelson Pomalingo.
Sementara itu, Kapolres Gorontalo, AKBP Ade Permana menjelaskan, pihaknya telah memetakan lokasi-lokasi TPS dalam kategori aman dan berpotensi rawan.
“Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini kita akan saling bantu membantu untuk lakukan pengamana dalam pilkada,” jelas Ade Permana.
Dirinya menjelaskan, setiap TPS akan ditempatkan sekurangnya 2 anggota. “Kami sudah lakukan patroli cyber, dan kami juga sudah menurunkan jajaran intelegen untuk ini,” jelas Ade Permana.
Meski demikian dirinya mengakui, pihaknya masih kekurangan personil mengingat tahapan Pilkada dilaksanakan serentak di 3 daerah di wilayah Provinsi Gorontalo.
Anggaran NPHD sendiri berasal dari APBD 2020. Pada tahapan awal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan dana Rp. 1,5 milliar.
Kemudian akan disusul dengan tahapan kedua sebesar Rp. 1,5 milliar, dan tahapan ke tiga pada 2021 sejumlah Rp 500 juta untuk pengamanan pemilihan kepala daerah.(dwi/habari.id)
