Pemerintah dan DPR Genjot Embarkasi Haji Penuh Di Gorontalo

oleh
banner 468x60

HABARI.ID, DEPROV | Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo terus menggenjot pembukaan embarkasi haji penuh di Gorontalo, terutama dalam pengembangan luasan lahan atau kapasitas Bandara Djalaludin Gorontalo agar berstatus sebagai bandara Internasional, Rabu (01/02/2023).

Ketua Komisi I Deprov Gorontalo AW Thalib mengungkapkan bahwa ada beberapa syarat vital yang harus terpenuhi agar embarkasi haji penuh bisa terealisasi, antara lain perluasan lahan untuk pengembangan Asrama Haji serta penambahan luas wilayah Bandara Djalaludin Gorontalo.

Pengembangan Asrama Haji telah memenuhi titik terang, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berhasil bernegosiasi untuk pembebasan lahan sekitar 3.105 meter persegi di areal Asrama Haji, sebagai syarat pemenuhan embarkasi haji penuh.

“Kebutuhan Bandara Djalaludin masih kurang sekitar 53 hektar lagi dan yang tersedia baru sekitar 143 hektar. Kita berobsesi agar bisa mewujudkan embarkasi haji penuh ini bisa terealisasi dan untuk pengembangan Asrama Haji sudah kita penuhi dengan pembebasan lahan untuk penyediaan sejumlah 300 kamar tidur, kini tinggal menunggu realisasi kontruksi fisiknya,” ungkap AW Thalib.

Aleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan dalam menyiapkan bandar udara sebagai bandara Internasional harus memiliki luas lahan yang lebih lebar untuk pengembangan lintasan pesawat, fasilitas serta lokasi parkir pesawat berbadan lebar.

“Di sisi lain yang kita lihat juga ada tanah berperkara di areal Bandara sekitar 7.000 meter dan itu sudah di ujung pengadilan. Harapannya agar kita bisa memenangkan perkara tersebut sebab sudah terjadi transaksi,” jelasnya.

Menurutnya, penambahan luasan lahan sekitar 53 hektar untuk pengembangan wilayah Bandara Djalaludin tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, apalagi jumlah APBD juga terbatas. Olehnya haru ada perhatian dari Pemerintah Pusat hingga daerah untuk mengatasi secara menyeluruh kebutuhan tersebut.

“Kalau ingin lebih cepat terealisasi kita perlu adakan negosiasi dengan Pemerintah Pusat atau DPR RI. Kalau perlu pemerintah di Gorontalo harus mengeroyok kebutuhan embarkasi haji penuh ini melalui APBD Kabupaten dan Kota,” tandasnya. (dik/habari.id)

Baca berita kami lainnya di