HABARI.D, DINSOS | Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Hal ini ditegaskan Sagita Wartabone pada rapat koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sagita Wartabone mengungkapkan bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data, khususnya bagi rumah tangga miskin penerima bantuan.
“Pentingnya data yang akurat dan akuntabel guna menghindari tumpang tindih penerima bantuan sosial dan mendorong efektivitas program pengentasan kemiskinan. Kami berupaya menjamin keakuratan data yang valid sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya, Rabu (06/11/2024).
Sagita mengakui bahwa selama ini, DTKS masih berfokus pada lingkup internal Kementerian Sosial (Kemensos) dan belum sepenuhnya mencakup keseluruhan strata sosial. Menurutnya, masih ada masyarakat layak yang terlewat dari pendataan, sehingga ke depan, ia berharap DTKS dapat terintegrasi dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Kepercayaan masyarakat terhadap DTKS mulai menurun karena data yang digunakan belum sepenuhnya komprehensif,” jelas Sagita Wartabone.
Di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi di Provinsi Gorontalo, Sagita mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Ia menyebut penanganan yang masih parsial dan data yang belum memiliki kekuatan hukum yang jelas sebagai tantangan utama.
“Ketersediaan data yang lengkap dan akurat sangat diperlukan untuk memberikan gambaran kondisi sesungguhnya serta menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan,” jelasnya.
Menurut Sagita, data yang tepat dan memadai akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan program penanggulangan kemiskinan, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
“Dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemutakhiran data secara berkala sangat dibutuhkan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran,” kata Sagita.
Rapat Koordinasi yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 6 hingga 8 November 2024 dan menghadirkan 35 peserta baik dari unsur dinas sosial, Bappeda se Gorontalo dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI sebagai narasumber serta tenaga ahli IT.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sujono Antule mengatakan, tujuan utama rakor ini adalah menyinkronkan program bantuan sosial dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan di masing-masing kabupaten dan kota Gorontalo,” tandasnya. (dik/habari.id)
