HABARI.ID, DEPROV | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo melakukan penelusuran terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum tercatat secara resmi. Banyak aset ini baru diketahui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga belum diakui sebagai milik Pemprov Gorontalo.
Pansus menemukan bahwa sejumlah aset masih dikuasai pihak lain, dan beberapa telah berubah fungsi menjadi bangunan minimarket atau terlibat dalam masalah hukum. Selain itu, banyak aset yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari jika tidak segera disertifikasi.
“Salah satu contoh yang kami temukan adalah Dermaga Pelindo, yang statusnya masih belum jelas. Perlu ada perjanjian kerjasama yang belum juga ada progresnya, yang dapat mengakibatkan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap AW Thalib, Selasa (14/05/2024).
Berdasarkan hasil rapat dengan Pemprov Gorontalo, tercatat ada 655 aset yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, 172 aset sudah bersertifikat, sementara 483 aset lainnya belum bersertifikat. Data ini belum sepenuhnya valid karena belum semua OPD melaporkan aset dengan lengkap. Misalnya, di Dinas Pendidikan, terdapat selisih data; mereka mencatat 110 aset, namun yang terdata baru sekitar 83 aset.
“Jika tidak ada lagi perbedaan atau selisih data, maka satu data aset akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan manajemen aset sesuai ketentuan yang ada,” tambah Thalib.
Untuk menelusiri lebih lanjut masalah aset ini, Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan kunjungan kerja ke beberapa OPD, Rabu (15/05/2024). Lokasi yang akan dikunjungi adalah Kantor Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. (dik/habari.id)
