HABARI.ID, DEPROV | Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Adnan Entengo menegaskan, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Ummu Syahidah Gorontalo bukan hanya sebagai lembaga yang fokus menjalankan fungsi rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tapi juga berkontribusi penyelamatan bagi generasi bangsa.
Adnan Entengo menjadi salah satu pemateri pada kegiatan Family Development Session (FDS) bagi Orang Tua Klien Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) sekaligus merangkaikan hari Ibu di LKS Ummu Syahidah Gorontalo, Kamis (22/12/2022. Dia menekankan jika seluruh unsur harus berkontribusi untuk melalukan pencegahan, agar terhadap generasi bangsa yang berhadapan hukum bisa berkurang.
“Kegiatan kolaborasi ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam menyelamatkan generasi muda, salah satu bentuk apresiasi dan peran pemerintah, termasuk Deprov Gorontalo untuk LKS Ummu Syahidah Gorontalo ini adalah dengan mengalokasikan anggaran, tahun 2022 senilai Rp300 juta dan untuk tahun 2023 juga nilainya sama Rp300 juta,” ungkap Adnan.
Berdasarkan data dari LKS Ummu Syahidah Gorontalo, setiap tahun jumlah jumlah klien di lembaga tersebut terus merangkak naik. Sejak tahun 2019 klien yang ditangani adalah 34 orang, sedangkan tahun 2020 ada 37 orang, tahun 2021 meningkat 54 orang dan tahun 2022 jadi 60 orang.
Menurutnya, seluruh unsur harus terlibat dan saling gotong royong melalukan pencegahan, agar jumlah kasus terhadap anak tidak lebih masif lagi ke depan. Dia memastikan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo bakal terus memberi intervensi dan perhatian kepada LKS Ummu Syahidah.
“Saya berpesan agar Dinas Sosial Provinsi Gorontalo selaku mitra dari Komisi IV Deprov Gorontalo tidak menyepelekan LKS Ummu Syahidah yang terus memberikan kontribusi untuk penyelamatan generasi bangsa,” tegas Aleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu, Pembina LKS Ummu Syahidah Gorontalo, Idah Syahidah mengatakan, anak yang kini berkonflik dengan hukum dan ditangani oleh LKS merupakan generasi bangsa dan berhak mendapat perhatian dari seluruh masyarakat serta pemerintah untuk masa depan, baik di dunia pendidikan maupun dunia usaha.
“Pada waktu saya mengizinkan anak-anak di LKS untuk melanjutkan sekolah lagi, ada beberapa pihak sekolah yang menolak anak itu di sekolahnya. Padahal di dalam undang-undang juga menyebutkan jika setiap anak berhak mendapat pendidikan,” kata Idah Syahidah.
LKS Sebagai Mimpi Buruk Bagi Anak-Anak.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu memiliki secercah harapan kepada LKS Ummu Syahidah agar tidak lagi berpenghuni. Menurutnya jika seorang anak berkonflik atau melakukan pelanggaran hukum akan membawa dampak psikis, dan membuat anak sulit untuk pulih secara psikologis, sosial maupun sampai terjadi penolakan di sekolah meski anak tersebut telah selesai menjalani proses hukum.
“Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Sumalata mereka di pindah ke LKS, saat saya mengizinkan melanjutkan untuk sekolah ada juga sekolah yang menolak. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima, berarti sekolah tersebut patut dipertanyakan karena tidak memberikan anak-anak belajar. Saya harapkan tidak ada lagi anak-anak yang kembali ke LKS, karena LKS adalah mimpi buruk bagi anak-anak,” jelas Idah Syahidah.
Orang Tua Harus Pengawas Anak-Anak.
Idah Syahidah menjelaskan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi terhadap pergaulan anak-anak. Menurutnya beberapa kasus pelecahan atau pencabulan malah meraka dapatkan melalui siaran langsung dari orang tuanya, olehnya dia berharap para orang tua bisa menjadi pengawas bagi anak-anak agar tidak terpengaruh oleh pergaulan.
“Orang tua harus terus berkomunikasi dengan anak, karena mereka masih mempunyai masa depan yang baik, harapan untuk mencapai masa depan yang gemilang itu ada. Untuk anak-anak jangan lagi mengulangi kenakalannya, momen hari Ibu ini bisa memberi makna, kalau bisa air mata Ibu itu dijadikan air mata kebahagiaan atau menghapus air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan,” tandasnya. (dik/habari.id)
