HABARI.ID | Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tindaklanjuti aduan masyarakat di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato terkait dengan kurangnya pasokan BBM jenis solar di SPBU Buntulia, Sabtu (18/12/2021).
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Warsito Somawiyono mengungkapkan bahwa pengelola di pertamina Buntulia harus memberikan pelayanan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, dengan layanan yang transparan maka masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maupun petani tidak akan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah, yang akan digunakan untuk menunjang perekonomian.
“Aspirasi yang kami terima bahwa para nelayan dan masyarakat meminta kepada pihak-pihak yang mengemban tugas untuk menjaga keamanan dari pada SPBU ini, kiranya tidak masuk ke ranah yang sifatnya teknis. Misalnya, tidak menetapkan dan menentukan jumlah layanan. Karena pelayanan itu sudah diatur di setiap rekomendasi. Di dalam rekomendasi itu ada tujuan SPBU dan ada jumlah besarannya juga,” tegas Warsito.
Ia meyakini jika masih banyak permasalahan di SPBU yang tersebar di Provinsi Gorontalo yang belum mencuat seperti di pertamina Buntulia, kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi tidak ada yang melayani laporan tersebut.
“Sehingga di SPBU Marisa ini menjadi rujukan khusus bagi kami Komisi II Deprov Gorontalo agar nanti kita memberikan pengawasan terhadap operasional SPBU dan harus beroperasi sesuai dengan tupoksinya,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie membeberkan akar permasalahan yang diterimanya pada saat rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak maupun stakeholder terkait.
Dia mengatakan, dari hasil pertemuan itu terungkap bahwa ada oknum-oknum yang diduga meloloskan para pengetap BBM bersubsisdi dengan mobil yang sudah dimodifikasi di SPBU Buntulia.
“Sebenarnya jumlah BBM ini cukup, mungkin ada persoalan secara internal dan eksternal sampai mengakibatkan kuota BBM di pertamina Buntulia cepat habis. Dan setiap SPBU mendapatkan jatah sebanyak 8 ribu kiloliter (KL) perhari, untuk didistribusi kepada masyarakat umum, terutama nelayan, perusahaan dan petani,” tandasnya (Dik/Habari.id)
