HABARI.ID, DEPROV | Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo langsung merespon keresahan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, bahkan Kamis (16/01/2025) mereka mendatangi Kementerian Pertanian khusunya Direktorat Pupuk dan Pestisida untuk membahas kuota dan distribusi pupuk.
Koordinator Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Manoarfa mengungkapkan kelangkaan pupuk bersubsidi sering menjadi keluhan utama petani. DPRD menilai pentingnya pengelolaan data dan distribusi yang akurat untuk mengatasi masalah ini.
“Kami datang untuk mengelaborasi isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang menjadi aspirasi masyarakat. Setelah berdiskusi mendalam, kami mendapatkan penjelasan bahwa jika pendataan dilakukan dengan baik, maka tidak ada alasan bagi kuota pupuk atau distribusinya menjadi bermasalah,” ungkap Ridwan Manoarfa.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya distribusi pupuk bersubsidi yang transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, pihak Kementerian menyampaikan bahwa sistem rekonsiliasi data dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan keakuratan data penerima pupuk bersubsidi.
“Kami berharap tidak ada lagi isu miring terkait kelangkaan pupuk. Semua pihak harus memastikan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi menerima sesuai aturan yang berlaku,” jelas Ridwan.
Selain membahas distribusi pupuk, pihak Kementerian juga memaparkan program “Brigade Petani,” yang melibatkan anak-anak muda di bawah usia 40 tahun. Program ini dirancang untuk membentuk kelompok petani muda yang terdiri dari 15 orang, dengan target mengelola hingga 200 hektar lahan per kelompok.
“Program ini sangat menarik karena dapat menjadi solusi ketahanan pangan sekaligus memberdayakan generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan swasembada pangan,” tandasnya. (dik/habari.id)
