HABARI.ID I Ocehan salah satu aktivis LSM yang mengaitkan proses pelantikan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan GORR, mendapat respon dari Wakil Ketua Studi Pancasila dan Konstitusi (SPASI), Charlie Pangemanan.
Mahasiswa sekaligus aktivis yang intens memantau dinamika di daerah, menyebut bahwa pernyataan tersebut hanyalah lelucon di tahun baru.
Pria yang akrab disapa Charlie ini beralasan, jika mau menyoroti kasus hukum dan pengaruhnya terhadap jalannya roda pemerintahan harusnya kasus-kasus dugaan korupsi lainnya diungkapkan.
Apalagi ada pernyataan dari seorang aktivis anti korupsi yang mengatakan bahwa citra pemerintah akan rusak dan kurang berwibawa, justru menjadi bahan tertawaan.
“Itu lelucon tahun baru 2020, menggelitik dan jadi bahan tertawaan saya dan teman-teman mahasiswa ketika menyimak pernyataan itu …,”
“Jika mengaku aktivis anti korupsi mereka harusnya berani dan lantang menyebutkan satu per satu kasus dugaan korupsi, misalkan kasus korupsi di Bone Bolango yang tersangkanya masih berkeliaran bebas,” kata Charlie.
Di Kota Gorontalo juga ada kasus yang diduga melibatkan pejabat daerah dan beberapa kasus lainnya yang masih ditunggu publik.
“Semua kasus ini yang dibahas dan dikaitkan dengan daerah yang bersangkutan terutama soal efektivitas kinerja pemerintahan, bukan hanya satu kasus yang dikait-kaitkan, lucu sekali mereka itu,” ujarnya.
Charlie justru heran. Ada yang mengaku aktivis anti korupsi, tapi hanya menyoroti GORR secara terus menerus, berulang-ulang. “Dia lagi, dia lagi…! Dan yang dikomentari, itu lagi, itu lagi …! Publik bosan jadinya…,” timpalnya.
Jadi aneh kata Charlie. Bikin statemen anti korupsi tapi tanpa analisa hukum. Argumentasinya hanya dari prasangka, intuisi, asumsi dan fantasi.
“Sudahlah mengatasnamakan aktivis anti korupsi. Saya sarankan jadi aktivis GORR saja. Kalau mengaku aktivis anti korupsi, ya semua kasus korupsi didesak dan didiskusikan, dan jangan dipilih-pilih …,”
“Cobalah diskusi soal korupsi Bansos yang diduga melibatkan Bupati Bone Bolango. Bicaralah di media bahwa citra pemerintah akan rusak dan tidak berwibawa lagi karena pejabatnya sudah kembali menyandang status tersangka,” tegas Charlie.
Main desak yang muncul hanya dari memilah-milah kasus, kata Charlie, itu tak baik. “Mengaku aktivis anti korupsi dan memilah-milah kasus tertentu untuk didesak, itu cara-cara lama …,”
“Menjadi petani atau beternak ayam, akan yang jauh lebih mulia dari pada menjual idealisme mengatasnamakan aktivis anti korupsi,” tukasnya sambil tertawa.(fp/habari.id)
