HABARI.ID I DPC Partai Gerindra Kota Gorontalo menyatakan sikap tegas, mendukung penuh dan tanpa ragu langkah Pemerintah Kota Gorontalo untuk menarik penyertaan modal dari Bank Sulut Gorontalo (BSG). Bagi Gerindra, keputusan ini bukan hanya wajar tetapi sebuah keharusan.
Sekretaris DPC Gerindra Kota Gorontalo, Zulfikar Tahuru, menyampaikan bahwa terlalu banyak kejanggalan, ketimpangan, dan bentuk pengabaian terhadap hak Kota Gorontalo yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Gerindra menilai, kesabaran daerah sudah cukup. Modal puluhan miliar, tetapi diperlakukan seperti “Penonton” di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Gerindra menilai bahwa apa yang terjadi di RUPS BSG, adalah bentuk penghinaan terhadap logika kepemilikan saham.
Kota Gorontalo menanamkan modal yang besar, namun tidak dihargai dalam struktur komisaris, tidak diakui dalam posisi strategis dan tidak diberi ruang yang pantas dalam pengambilan keputusan.
“Kalau modal kita dipakai, tapi hak kita disingkirkan, itu bukan lagi ketidakseimbangan itu pelecehan terhadap aset daerah,” tegas Zulfikar.
Uang daerah bukan untuk diparkir tanpa manfaat. Gerindra menegaskan bahwa penyertaan modal daerah bukan tabungan mati. Jika BSG tidak bisa memberikan manfaat yang sepadan, maka tidak ada alasan satu rupiah pun terus “mengendap” di sana.
Apalagi ketika infrastruktur kota butuh dibangun, layanan publik masih harus dikuatkan, ekonomi UMKM perlu disuntik. “Rakyat butuh manfaat hari ini, bukan menunggu janji manfaat yang tidak pernah datang,” ujar Zulfikar.
Penggunaan aset daerah tanpa Kepastian, ini alarm besar. Gerindra menilai bahwa penggunaan aset daerah oleh BSG yang tidak kunjung tuntas adalah bukti ketidakseriusan dalam menghargai kerja sama dengan Kota Gorontalo.
“Aset daerah itu milik rakyat. Bukan milik lembaga mana pun yang seenaknya memakai tanpa kepastian dan tanpa penyelesaian,” tegasnya lagi.
Gerindra menyebut hal ini sebagai alarm besar bahwa relasi antara BSG dan Kota Gorontalo memang perlu dirombak total. Penarikan saham adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat, bukan konflik politik.
Gerindra memastikan sikap ini bukan konflik pribadi, bukan kepentingan kelompok, tetapi murni pembelaan terhadap hak daerah.
“Kalau ada yang bilang penarikan ini manuver politik, itu keliru. Yang politik justru membiarkan aset daerah terabaikan hanya demi menjaga hubungan manis di atas kertas,” kata Zulfikar.
Gerindra menegaskan, ketegasan ini diperlukan untuk menghentikan pola lama yang merugikan rakyat Kota Gorontalo. “Aset daerah harus kembali utuh. Tidak ada negosiasi untuk itu. Ini garis tegas kami,” tutup Zulfikar.(bm/habari.id).
