HABARI.ID, DEPROV | DPRD Provinsi Gorontalo merekomendasikan beberapa poin yang merupakan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2022 melalui rapat paripurna, Senin (03/04/2023). Ada 11 rekomendasi untuk mendorong peningkatan dan perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun akan datang.
Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo, Yuriko Kamaru membeberkan, adapun 11 rekomendasi DPRD tersebut antara lain masalah aset. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah milik Pemprov Gorontalo berupa tanah dan bangunan harus ditangani secara serius lantaran tak sedikit aset secara devacto dikuasai oleh pihak tertentu.
“Sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo praktis tidak memperoleh manfaat dari aset-aset yang belum terurus dengan baik. Misalnya tanah dan bangunan di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango seluas 29.254 meter, PPI Tongo hingga tanah di kompleks bandara,” ungkap Yuriko.
Poin lain yang disampaikan Politisi Partai Nasdem itu soal potensi silpa yang masih sangat tinggi, meski pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan. Tapi Pansus LKPJ memberi catatan bahwa angka potensi sisa lebih silpa menunjukan angka fantastis.
“Pada tahun lalu data per 31 Desember 2022 menunjukan angka potensi silpa sebesar Rp. 243.346.691.563,63. Ini menggambarkan bahwa perencanaan dan penganggaran belum begitu baik, karena masih banyak uang yang belum dibelanjakan, akibatnya tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi juga membawa dampak multi player efek bagi kemajuan ekonomi di daerah,” jelas Yuriko.
Kemudian tentang angka kemiskinan yang mengalami kenaikan signifikan. Tercatat tahun 2021 sebesar 15,41 persen sedangkan pada tahun 2022 angka kemiskinan naik menjadi 15,51 persen. Angka kemiskinan ini harus menjadi sorotan dan isu mengemuka bagi seluruh pemangku kepentingan. “Olehnya perlu skenario program penanggulangan guna mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri dan sejahtera,” ujarnya.
Dalam 11 rekomendasi tersebut pun mencuat tentang infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie, penataan birokrasi, pelaksanaan proyek tepat waktu, masalah stunting, tingginya frekuensi bencana alam, pengadaan command center, tindak lanjut MoU dan job bidding jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Secara umum Pansus menilai cukup banyak keberhasilan yang telah tercapai oleh kinerja pemerintah pada tahun 2022, tapi masih terdapat pula sejumlah kekurangan keberhasilan dan perlu dibenahi dan perbaiki. Pansus berharap Penjagub hendaknya lebih power full dalam memimpin dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban,” tandasnya. (Yandi/Habari.id)
