HABARI.ID, DEPROV | Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), mereka mengunjungi Radio Poliyama Top FM untuk mengevaluasi konten iklan dan siaran terkait tahapan pelaksanaan hingga pasca Pilkada. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Fikram Salilama mengungkapkan pengawasan ini bertujuan memastikan lembaga penyiaran bersikap netral dan profesional. Menurutnya, aktivitas siaran, iklan kampanye, hingga pelaporan hasil perhitungan suara harus bebas dari keberpihakan.
“Kami (Komisi I) memantau segala aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, termasuk konten siaran, iklan, dan pelaporan hasil perhitungan suara,” ungkap Fikram Salilama usai kunjungan, Minggu (08/12/2024). Dalam proses pemantauan tersebut, Fikram juga terfokus terhadap keterbatasan fasilitas KPID dalam mengawasi siaran radio. Ia menjelaskan bahwa KPID memiliki perangkat pengawasan untuk enam stasiun televisi, tetapi hingga kini belum memiliki alat deteksi khusus untuk siaran radio. “Radio juga punya peran penting dalam penyebaran informasi, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses internet dan televisi. Sayangnya, KPID belum memiliki perangkat pendeteksi siaran radio, padahal ini sangat dibutuhkan, terutama saat Pilkada berlangsung,” jelas Fikram.
Politisi Partai Golkar itu mendorong KPID untuk segera mengajukan kebutuhan fasilitas tersebut agar pengawasan siaran radio bisa dilakukan lebih optimal. Menurutnya, tanpa alat deteksi, potensi pelanggaran berupa keberpihakan terhadap pasangan calon akan sulit terpantau. “Kami menemukan indikasi adanya siaran radio yang cenderung berpihak pada salah satu calon. Ini tentu tidak bisa dibiarkan. Peran KPID harus lebih kuat agar bisa mendeteksi dan mencegah pelanggaran seperti ini,” kata Fikram.
Dalam diskusi tersebut mencuat bahwa ada anggapan dari segelintir masyarakat yang merasa ada ketidakadilan dalam penyiaran kampanye calon kepala daerah. Beberapa pihak menganggap Radio Poliyama cenderung memberikan porsi lebih kepada calon tertentu. Namun, pihak Radio Poliyama membantah tudingan tersebut. Bahkan pihak radio telah secara resmi mengirimkan surat kepada semua pasangan calon agar menginformasikan jadwal kampanye atau kegiatan sosialisasi yang akan disiarkan. Namun, hanya sebagian calon yang merespon surat tersebut. “Itu yang membuat membuat seolah-olah Radio Poliyama berpihak kepada beberapa calon. Padahal, masalah ini justru berasal dari LO (liaison officer) atau tim sukses calon yang tidak merespon surat dari pihak radio,” tandasnya. (dik/habari.id)