HABARI.ID I Diduga berhembus kabar dokumen kepengurusan PD (Partai Demokrat) yang sah, dibawah kepemimpinan Ketum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mulai di buru oknum pelaku KLB.
Kabar tidak sedap tentang perburuan dokumen kepengurusan yang sah Partai Demokrat di daerah ini, sudah sampai di Gorontalo.
Parahnya lagi, diduga oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu, berupaya memanfaatkan situasi dengan menggunakan “ornamen-ornamen” pemerintah, khususnya di tubuh Kemenkum dan HAM.
Mendengarkan hal itu Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Gorontalo, Hantor Sitomorang menegaskan, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pengurus apapun yang datang di lembaga yang Ia pimpin itu.
“Tidak benar kalau Kemenkum dan HAM apalagi kami di wilayah Provinsi Gorontalo, sudah menerima dokumen dari organisasi manapun atau partai ..,”
“Dan saya tegaskan lagi, sampai dengan saat ini dan seterusnya, kami atau pegawai kami terlibat dalam konflik organisasi apalagi partai,” tegasnya.
Sebagai lembaga negara yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, Ia katakan, siap melaksanakan peran, tugas dan fungsinya.
“Kami akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Kaitan dengan penyerahan dokumen kepengurusan Partai Demokrat dari seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, segera kami tindak lanjuti sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
Ia jelaskan lagi, bahwa di hadapan seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, dan perwakilan masing masing daerah, Ia membacakan dan menandatangani surat berita acara.
“Tadi juga kami sudah membaca dan menandatangani dokumen berita acara serah terima dokumen kepengurusan yang sah Partai Demokrat Provinsi Gorontalo dan daerah lain,” ungkapnya.
Erwin Ismail, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Gorontalo, yang saat itu mendatangi Kantor Kamwil Kemenkum dan HAM Provinsi Gorontalo Rabu (17/03/2021), bersama jajarannya menjelaskan.
Kehadiran Ia bersama jajarannya, selain menyerahkan dokuken kepengurusan yang sah dari Partai Demokrat, juga bersilaturahmi dengan Kanwil Kemenkum dan HAM.
“Sekaligus, kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misal isu yang berkembang adanya perburuan dokumen sah pengurus Partai Demokrat di daerah,” tegas Erwin.(bnk/habari.id).
