HABARI.ID I Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akhirnya memilih untuk menempuh jalur hukum, dan melaporkan oknum Aleg DPRD Provinsi Gorontalo berinisial AD. Gubernur Rusli melakukan ini terkait ada tuduhan serius terhadapnya; menyelewengkan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 53 milyar.
Rusli merasa nama baiknya telah tercemar atas fitnah itu. Pasalnya tuduhan penggelapan anggaran senilai Rp. 53 milyar tersebut tak sesuai fakta dan tidak memiliki bukti yang jelas.
“Saya sangat malu dengan kabar itu. Ada berita di media online yang menyampaikan bahwa saya telah mengkorupsi uang sebesar Rp. 53 milyar yang menurut dugaannya digunakan untuk serangan fajar pada Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019,” jelas Rusli, Rabu (09/06/2021).
Gubernur Gorontalo menyesali tindakan salah satu media online yang memberitakan tentang informasi yang tak jelas, tanpa ada konfirmasi kepada pihaknya terlebih dahulu.
“Etikanya, kalau dia (media tersebut) mendapat berita itu konfirmasi kepada saya. Saya akan beri klarifikasi. Klarifikasi tidak ada, malah langsung tersebar ke mana-mana. Saya punya keluarga besar, dan mereka tadinnya sudah menempuh cara lain,” kata Gubernur Rusli.
Rusli menyebutkan, tindakan tersebut sangat keliru. Karena APBD tahun 2020 telah ada audit BPK (Badan Pemeriksaan Daerah) dan telah mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), delapan kali berturut-turut ke Pemprov Gorontalo.
“Tidak mungkin ada uang Rp. 53 milyar yang kami sajikan salah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tanpa diketahui oleh BPK. Kalau memang tuduhan menilep uang tersebut benar, saya sendiri yang akan datang ke penjara,” ungkapnya.
Gubernur Gorontalo dua periode itu meminta pihak Polda Gorontalo untuk professional dan menseriusi laporan itu, bahkan sudah dua tahun lalu ia membuat laporan hal yang sama, namun laporannya belum ada kejelasan.
“Saya minta penegak hukum untuk profesional dan mendudukkan perkara ini pada tempatnya. Berani berbuat, berani bertanggungjawab,” terang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.(sdiq/habari.id)
