HABARI.ID, DINSOS | Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Senin (20/05/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Sekretaris Dinas Sosial Roni Mamu, menekankan pentingnya kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terkait penerapan standar pelayanan publik serta evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga diharapkan dapat diperoleh kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Roni Mamu.
Roni menjelaskan bahwa tujuan spesifik dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang sama dan mendapatkan masukan yang bermanfaat serta membangun sebagai rekomendasi perbaikan pelayanan dalam penyusunan kebijakan.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan serta menemukan solusi terkait kebijakan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Perlu diketahui, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo memiliki beberapa layanan publik, dan dalam forum ini menjadi topik untuk diperbincangkan dalam kegiatan forum konsultasi publik. Antara lain layanan data dan informasi, layanan pengangkatan anak dalam panti.
Kemudian layanan Pemberian Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (PUB) serta Undian Gratis Berhadiah (UGB), layanan surat izin operasional panti dan/atau lembaga kesejahteraan sosial lainnya, layanan pengangkatan anak melalui masyarakat dan layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia dalam panti.
Penjabarannya mengenai keenam fokus ini akan dibahas secara mendalam pada dialog tersebut. Roni Mamu berharap forum ini benar-benar menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan demi melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan baik.
“Dengan adanya forum ini, kami berharap dapat mendengarkan langsung masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan,” tandasnya. (dik/habari.id)
