HABARI.ID, DEPROV | Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menganggap dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bagi pihak penyelenggara telah terealisasi dengan baik ketimbang di Gorontalo.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo AW Thalib kala bertolak ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara untuk berkoordinasi, bertukar pikiran dengan pemerintah setempat seputar kepemiluan.
“Berdasarkan informasi dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, untuk hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang disampaikan KPU setempat sebesar Rp 24 miliar, dan itu tidak di review oleh pemerintah setempat,” jelas AW Thalib, Rabu (16/08/2023).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bahkan membeberkan, sejumlah 40 persen hibah itu telah menjadi pegangan untuk dianggarkan melalui APBD Perubahan, kemudian pula soal 60 persen telah masuk dalam KUA PPAS dengan demikian hibah tersebut tidak ada masalah.
“Memang kemampuan fiskal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terlalu tinggi, dana yang dikelola seluruhnya mencapai Rp 600 miliar dan dari PAD hanya Rp 9 miliar. Tapi tanpa ada kesulitan dalam pemberian hibah untuk Pemilukada, bahkan pemerintah setempat mengambil dari plafon tertinggi,” ungkap AW Thalib.
Menurutnya, sejumlah Rp 24 miliar yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggambarkan jika daerah tersebut memiliki kemampuan manajemen dan perencanaan yang baik untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang.
“Padahal yang dibiayai bukan hanya KPU, tapi juga Bawaslu, serta pihak pengamanan. Kalau kita jumpai di Gorontalo sepertinya kondisi daerah sepertinya belum terlalu siap untuk memberikan dana hibah sejumlah 40 persen, tapi mudah-mudahan bisa terealisasi di APBD Perubahan maupun APBD Induk nanti,” ucap AW Thalib.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Ramin Buhang mengatakan, pemerintah sudah sangat siap membantu mensukseskan pelaksanaan hajatan politik 2024 nanti, bahkan anggaran yang disiapkan mencapai Rp 34 miliar, dengan rincian untuk KPU sejumlah Rp 24 miliar dan bagi Bawaslu senilai Rp 10 miliar.
“Hibah 40 persen itu sudah masuk dalam APBD Perubahan lewat SIPD, dan Rp 24 miliar telah ditandatangani oleh pak Bupati dengan pihak DPRD lewat KUA dan PPAS. Sehingga apa yang diharapkan Pilkada serentak bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” tandas Ramin Buhang. (dik/habari.id)
