Danial Ibrahim: Target PAD Provinsi Gorontalo di Tahun 2027 Naik 13,63 Persen

oleh
oleh
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, saat melakukan monitoring program Samsat Mobile.(f/istimewa).

HABARI.ID, PEMPROV I Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari strategi mewujudkan kemandirian fiskal daerah. 

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, target PAD direncanakan mencapai Rp500,66 miliar, meningkat sebesar Rp60,07 miliar atau 13,63 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp440,59 miliar.

Pembahasan RAPBD 2027 tersebut telah memasuki tahap Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-115 yang diagendakan pada Selasa, 17 November 2026.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, menjelaskan bahwa peningkatan target PAD merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Peningkatan target PAD tahun 2027 harus diikuti dengan langkah konkret melalui penguatan pendataan, verifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap target harus didukung potensi penerimaan yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Danial.

Berdasarkan struktur RAPBD 2027, pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp437,01 miliar, meningkat 14,03 persen dibandingkan tahun 2026. Sementara itu, pendapatan retribusi daerah ditargetkan mencapai Rp49,83 miliar, meningkat 17,77 persen.

Peningkatan terbesar pada sektor pajak daerah berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang ditargetkan sebesar Rp139,03 miliar, naik Rp30,52 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar Rp105,22 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp82,49 miliar, Pajak Rokok Rp106,69 miliar, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp1 miliar, serta Pajak Alat Berat (PAB) Rp1 miliar.

Danial menyampaikan bahwa optimalisasi PBBKB menjadi salah satu prioritas strategis BAPENDA melalui penguatan koordinasi dengan perusahaan penyedia dan penyalur bahan bakar minyak (BBM), rekonsiliasi data distribusi, serta pengawasan terhadap penggunaan BBM pada sektor pertambangan, perkebunan, industri, dan sektor usaha lainnya.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Gorontalo guna memastikan pemungutan pajak daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sektor PKB dan BBNKB, BAPENDA terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengembangan pelayanan Samsat, perluasan akses pembayaran pajak kendaraan bermotor, penagihan tunggakan, serta penguatan sinergi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Jasa Raharja, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, optimalisasi retribusi daerah diarahkan pada peningkatan kinerja perangkat daerah pengampu pendapatan, terutama pada sektor pelayanan kesehatan, pemanfaatan aset daerah, jasa kepelabuhanan, dan layanan publik lainnya.

Danial menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan harus memiliki rencana aksi yang terukur dan didukung data potensi yang akurat agar target PAD 2027 dapat dicapai secara optimal.

“Optimalisasi PAD bukan semata-mata mengejar peningkatan penerimaan, tetapi juga memastikan pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi sangat penting,” tegasnya.

BAPENDA Provinsi Gorontalo juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh OPD pengampu pendapatan dalam mengawal pelaksanaan kebijakan optimalisasi PAD tahun 2027.

Melalui semangat “Transformasi Pendapatan, Kemandirian Daerah”, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat tata kelola pendapatan yang profesional, inovatif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal serta kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(bm/habari.id).

Baca berita kami lainnya di