HABARI.ID, KOTA GORONTALO I Sebanyak 20 OPD tercatat memiliki realisasi fisik dan keungan terendah pada Triwulan III, tahun anggaran 2022. Lantas, siapakah yang paling bertanggungjawab atas keterpurukan hasil disetiap OPD tersebut. Apakah Bappeda, Badan Keuangan atau setiap OPD yang tidak capai realisasi fisik dan keuangan tersebut?.
Sebanyak 20 OPD dengan capaian terendah realisasi fisik dan keuangan itu diantaranya, fisik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo hanya 59 persen, Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo 59 persen.
Kemudian Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo 58 persen, FKTP PKM Kota Timur 58 persen, FKTP PKM Kota Dumo Raya 56 persen, FKTP PKM Kota Barat 54 persen, FKTP PKM Hulonthalangi 54 persen.
Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo 49 persen, FKTP PKM Dungingi 47 persen dan terakhir adalah FKTP PKM Sipatana hanya 44 persen.
Untuk realisasi keuangan terendah diantaranya, FKTP PKM Kota Barat 44 persen, FKTP PKM Kota Tengah 44 persen, FKTP PKM Dungingi 43 persen, FKTP PKM Dumbo Raya 43 persen, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo 42 peren.
Kemudian FKTP PKM Hulonthalangi 42 persen, FKTP PKM Pilolodaa 38 persen, Dinas PUPR Kota Gorontalo 38 persen, FKTP PKM Kota Timur 34 persen dan terakhir FKTP PKM Sipatana 32 persen.
Kata Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Gorontalo, Abdul Hafidz Daud, masih terdapat beberapa penyebab yang erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan progra kegiatan.
“Seperti perencanaan Anggaran Kas yang kurang Tepat Oleh OPD menyebabkan inkonsistensi antara target dan realisasi Belanja. Banyaknya Kegiatan di OPD tidak mengacu pada anggaran kas ..,”
Sistim Informasi Penatausahaan Keuangan yang belum optimal. Masih terdapat keselahan perencanaan dan penganggaran sehingga OPD masih menunggu pergeseran dan perubahan APBD untuk melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Lantas, capaian yang tidak baik oleh sejumlah OPD ini apakah menjadi tanggungjawab Bappeda Kota Gorontalo? mengingat Bappeda Kota Gorontalo sebagai sentral dari perencaan pelaksanaan program kegiatan daerah.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha sendiri, sangat menyesalkan masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan di beberapa OPD tersebut.
Bahkan Orang Nomor Satu di Kota Gorontalo ini menegaskan, terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran yang rendah. Seperti adanya anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun.
“Maka dari itu, jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun sebelumnya, apakah sesuai target atau tidak,” tegasnya.(bnk/habari.id).
