HABARI.ID, DEPROV | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo mengadakan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memunculkan perbincangan terkait aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Rabu (27/03/2024).
Anggota Banggar DPRD Provinsi Gorontalo membahas berbagai permasalahan terkait penggunaan SIPD, sebuah aplikasi yang menjadi “tulang punggung” dalam pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah daerah.
Konsultasi ke Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemendagri ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan SIPD di lingkungan pemerintah daerah.
“Intinya, kedatangan kami (Banggar) ke Kemendagri ini hanya memastikan bagaimana langkah-langkah penyelesaian penatausahaan SIPD,” ungkap Anggota Banggar Deprov Gorontalo Sun Biki.
Sun Biki mengatakan penanganan masalah SIPD harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama karena berkaitan dengan kebijakan. Namun Sun Biki juga menekankan bahwa pendekatan akan berbeda jika masalah tersebut bersifat teknis.
“Kami harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terkait aplikasi SIPD harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Gorontalo,” tambah Sun Biki.
Permasalahan terkait aplikasi SIPD ini akan dibahas bersama antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan. Salah satu isu yang akan menjadi fokus dalam pembahasan tersebut adalah terkait dengan potongan sebesar 20 persen. (dik/habari.id)
