HABARI.ID | Kodisi yang makin kritis dan jadi penyebab banjir, menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan menyangkut keberadaan Danau Limboto.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib, permasalahan Danau Limboto, terlebih soal luasannya, harus dituntaskan oleh berbagai pihak.
Pasalnya, ada perbedaan data yang dimiliki oleh Kantor Wiayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo dengan data Balai Wilayah Sungai Sulawesi Gorontalo soal batas wilayah Danau Limboto.
“Batas wilayah Danau Limboto belum juga jelas, karena ada dua versi. Kalau dari BPN luasannya hanya 3.160 hektar sementara versi dari BWS Sulawesi Gorontalo adalah 3.300 hektar,” ungkap AW Thalib, Selasa (09/11/2021).
Aleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan jika data dari BWS Sulawesi Gorontalo 3.300 hektar tersebut belum jelas sampai dimana batas wilayah Danau Limboto, dan hanya sebatas peta saja.
“Tetapi kalau versi BPN Gorontalo 3.160 hektar sudah ada peta dan titik koordinatnya yang bisa dilacar ulang walaupun sudah hilang. Ini yang perlu kita koordinasikan mana yang akan digunakan dalam penyelesaian danau yang sudah kritis itu,” jelasnya.
Menurut AW Thalib, data yang akurat tentang Danau Limboto, sangat penting dan erat kaitannya dalam hal pengambilan kebijakan.
AW Thalib berharap agar persoalan danau tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Sebab, jika sampai terabaikan maka akan timbul permasalahan baru di kemudian hari secara terus menerus.
“Kami mendorong agar danau ini segera disertifikatkan. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah pusat, dan tentu kita tidak bisa berdiam diri terkait luasan danau tersebut. karena 3.160 hektar bisa dikata lebih sempit, sementara 3.300 hektar lebih luas,” tandasnya.(Dik/Habari.id)
