HABARI.ID, DEKOT I Rupanya bukan hanya pasien saja yang sakit dan menjalani perawatan, tetapi Rumah Sakit Aloei Saboe sendiri tengah sakit parah karena terlilit hutang sekitar Rp 41 miliar.
Kondisi Rumah Sakit Aloei Saboe yang memprihatinkan baik dari segi keuangan dan sumber daya medis nya, membuat Anggota DPRD Kota Gorontalo angkat bicara.
Tidak terkecuali pimpinan dan anggota Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah tahun 2024, saat menggelar rapat lanjutan di Aula Utama DPRD Kota Gorontalo Rabu (14/05/2025).
Seperti disampaikan Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2024, yakni Marwan Pasue pada rapat yang berlangsung Rabu siang tadi, bahwa kondisi yang memprihatinkan dialami RSAS sebisa mungkin jangan sampai berdampak buruk terhadap pelayanan.
“Kondisi Rumah Sakit Aloei Saboe dewasa ini sangat memprihatinkan. Karena di tengah terlilit dengan hutang yang sekitar Rp 41 Miliar, kondisi petugas kesehatannya juga tidak baik-baik saja ..,”
“Saya berharap kepada Pemerintah Kota Gorontalo, ini harus ada solusinya agar tidak berdampak buruk terhadap pelayanan,” tegas Marwan yang juga Aleg dari Fraksi Partai Demokrat.
Senada ditegaskan Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2024, Herman Haluti, bahwa persoalan di tubuh RSAS ini sudah sejak tiga tahun lalu Ia suarakan ke Pemerintah Kota Gorontalo.
Tetapi sayangnya, penyampaian Herman Haluti itu tidak pernah di gubris Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Gorontalo serta RSAS itu sendiri.
Maka dari itu, Herman Haluti berasumsi, apakah ada yang disembunyikan pihak Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan RSAS di tengah persoalan ini.
“Sudah sejak tiga tahun lalu saya sampaikan persoalan ini baik kepada Dinas Kesehatan dan RSAS sendiri. Tetapi, tidak pernah digubris. Apakah ada apa-apanya atau ada orang dalam yang ikut bermain dalam persoalan RSAS ..,”
“Belum lagi persoalan klaim BPJS Kesehatan yang lebih rendah dari biaya pengobatan pasien. Kuat dugaan ada oknum dokter yang memberikan rekomendasi obat di luar tanggungan BPJS ..,”
“Kemudian terkait dengan oknum dokter yang memberikan resep di luar rumah sakit. Dimana ada pasien yang tidak di tanggung oleh BPJS, sehingga diberikan resep oleh dokter untuk menghubungi nomor telepon yang sudah dicantum dalam resep dokter ..,”
“Jika dugaan penyimpangan ini terus dibiarkan terjadi di tubuh RSAS, maka kami pastikan kedepannya RSAS akan mengalami kerugian yang sangat besar,” pungkas Herman Haluti.(bm/habari.id).
