HABARI.ID, DEPROV | Hari kedua masa reses, para anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil II langsung mengunjungi jembatan gantung di Desa Bandungan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (14/11/2024). Jembatan gantung ini diketahui putus dan menjadi salah satu infrastruktur penghubung vital bagi masyarakat di Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
Dalam kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Tim Reses Dapil II Syamsir Djafar Kiayi, serta anggota lainnya yaknj Faizal Hulukati, Hamzah Idrus, Yeyen Sidiki, dan Femmy Kristina Udoki. Mereka juga didampingi oleh perwakilan dari Dinas PUPR) Provinsi Gorontalo.
Menurut Hamzah Idrus, kunjungan tersebut agar semua wakil rakyat mengetahui kondisi jembatan yang menjadi tumpuan masyarakat dari dua kabupaten tersebut. Hamzah menilai kondisi putusnya jembatan tidak hanya berdampak pada akses saja, tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat setempat.
“Kami dari Dapil II sengaja datang ke sini untuk meninjau langsung kondisi jembatan gantung yang putus ini. Jembatan ini adalah jantung perekonomian bagi masyarakat di dua wilayah, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo, serta menjadi akses penting bagi anak-anak sekolah,” ungkap Hamzah Idrus.
Hamzah menegaskan bahwa jembatan gantung di Desa Bandungan ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalur utama yang memotong waktu tempuh antara kedua kabupaten.
“Banyak warga yang bergantung pada jembatan ini untuk mengangkut hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Putusnya jembatan tentu berdampak serius, mulai dari perekonomian warga hingga pendidikan, karena anak-anak terpaksa menempuh jalur memutar yang lebih jauh,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo kewenangan perbaikan jembatan berada di tangan pemerintah kabupaten. Menurut Hamzah Idrus situasi ini membutuhkan sinergi yang lebih luas antar pemerintah daerah.
“Karena melibatkan dua kabupaten, kami berharap ada koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mencari solusi. Saya ingin mengusulkan agar masalah ini dibahas di tingkat provinsi, agar bisa mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat,” tandasnya. (dik/habari.id)
