HABARI.ID, KOTA – Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang didampingi Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan F. Kono, menyerahkan pengantar Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Aementara (KUA-PPAS) tahun 2020 Kota Gorontalo pada rapat paripurna yang berlangsung di Aula Kantor DPRD Kota Gorontalo, Rabu (10/07/2019).
Dalam dokumen yang diserahkan itu, mengurai tentang garis besar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Gorontalo tahun anggaran 2020, termasuk menjelaskan tentang pendapatan daerah.
Komponen pendapatan tahun berikutnya ditargetkan naik sebesar 0,23 persen, dari tahun ini sebesar Rp. 1 triliun lebih yang besumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian dana perimbangan dan lain-lain yang merupakan pendapatan sah, riciannya target PAD tahun depan Rp. 231 miliar.
Untuk dana perimbangan targetnya sebesar Rp. 691 miliar lebih, terakhir pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp. 105 miliar.
Pada komponen belanja RAPBD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 1 triliun lebih, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Target belanja tidak langsung Rp. 439 miliar, untuk belanja langsung sebesar Rp. 611 miliar.
Sementara pada pembiayaan tahun 2020, seperti penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2019, direncanakan sebesar Rp. 13 miliar lebih.
Pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk penyertaan modal, sebesar Rp. 2,5 miliar. “Sehingga terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp. 10 miliar lebih atau dalam posisi berimbang,” kata Marten.
Penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah pada tahun 2020, kata Marten, tentu berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, yang merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan visi yang ditetapkan Kota Gorontalo, yakni SMART (Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik).
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Gorontalo selama periode lima tahun kedepan, yang terbagi dalam enam point.
Diantaranya, mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memeperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
Kemudian meningkatkan katersediaan infrastruktur yang handal di semua sektor publik, penguatan kapasitas UMKM Koperasi dan Pengembangan sektor perekonomian.
Selain itu tentang reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah dan kualitas sumberdaya aparatur.
Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius, dan berbudaya. “Terakhir penguatan daya saing kota, sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini,” tutup Marten.(4bink/habari.id)
