HABARI.ID, DEKOT I DPRD Kota Gorontalo menyesali sikap Pemerintah Kota Gorontalo, yang terkesan tidak serius menangani persoalan daerah terlebih masyarakat.
Hal ini terlihat dari molornya pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran tahun 2023, oleh Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo.
Padahal rapat tersebut tidak hanya membahas kepentingan eksekutif dan legislatif, tetapi membahas prioritas anggaran untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang berdampak pada masyarakat.
“Pembahasan perubahan anggaran ini sudah molor satu pekan. Kok mau ditunda lagi pembahasannya ..,”
“Rapat ini bukan hanya membahas kepentingan kita baik eksekutif dan legislatif saja. Tetapi, ini demi kepentingan daerah dan masyarakat ..,”
“Kalau begini sikap eksekutif, tandanya pemerintah tidak serius menangani persoalan daerah. Tidak ada yang serius termasuk anggota DPRD yang hanya santai ..,”
“Saya minta Pak Sekda, ini segera dituntaskan. Saya tidak mau kepentingan daerah dan masyarakat ini, tertunda hanya karena “ego” masing-masing kita,” tegas Ariston di penghujung Rapat Banggar bersama pejabat eksekutif Senin (04/09/2023), membahas kebijakan KUPA-PPAS perubahan tahun anggaran 2023 di Aula I DPRD Kota Gorontalo.
Tidak hanya itu saja tambah Aleg dari Fraksi PDIP DPRD Kota Gorontalo itu, Ia pun mempertanyakan kegiatan eksekutif yang lebih sering di luar daerah.
Pasalnya, di tengah hasil pembahasan KUPA-PPAS perubahan Anggaran tahun 2023 yang akan diparipurnakan, bisa saja tertundak karena tidak dihadiri Wali Kota Gorontalo.
“Mohon maaf Pak Sekda, kami tidak mempersoalkan tugas pejabat eksekutif di luar daerah. Hanya saja, kami minta pengertian dalam rapat-rapat penting seperti ini ..,”
“Nah, sekarang kita akan memparipurnakan hasil pembahasan KUPA-PPAS, tetapi pejabatnya tidak di tempat, pastinya molor lagi agenda yang begitu penting ..,”
“Saya harap, ini menjadi perhatian serius untuk seluruh pejabat eksekutif. Karena dua lembaga ini baik eksekutif dan legislatif, ada tempat mengadu masyarakat,” pungas Ariston.(bnk/habari.id).
