HABARI.ID I Pengurus IPKN atau Institut Pemeriksa Keuangan Negara, Wakil Gubenur Gorontalo Idris Rahim harapkan bisa bersinergi dengan Pemda (Pemerintah Daerah).
Apalagi pengurus dan anggota IPKN terdiri dari unsur pemeriksa BPK, BPKP, Inspektorat Daerah, serta akademisi dan praktisi.
Sehingga bisa membantu kinerja-kinerja Pemda, khususnya Pemerintah Provinsi Gorontalo kedepan.
“Dilantiknya pengurus IPKN khususnya untuk wilayah Provinsi Gorontalo diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah daerah …”
“Dalam meningkatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien,” kata Wagub Idris Rahim.
Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional IPKN Nomor 24K/DPN/IPKN/X/2020, Tentang Pengangkatan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Gorontalo Periode 2020-2023.
Dwi Sabardiana terpilih sebagai Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Gorontalo, Wakil Ketua Sukril Gobel, Sekretaris Sarjono, dan Bendahara Mudji Sugiharjo.
Struktur kepengurusan juga dilengkapi dengan divisi-divisi, terdiri dari Divisi Pengembangan Profesi, Divisi Kerja Sama dan Edukasi, Divisi Standar dan Etika.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara, Bahrullah Akbar, dalam sambutannya mengatakan, pemeriksa keuangan wajib memiliki kompetensi dan profesional.
Ia menuturkan, berdasarkan Permenpanp-RB Nomor 49 Tahun 2018, Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa.
Disebutkan bahwa jabatan fungsional wajib memiliki organisasi profesi, bertujuan meningkatkan kapasitas anggota dan menjamin terbentuk standar kualitas profesional jabatan pemeriksa.
“Pada 20 Februari 2020, BPK telah membentuk Institut Pemeriksa Keuangan Negara sebagai sarana organisasi profesi, bagi para fungsional pemeriksa dan auditor eksternal,” jelas Bahrullah.
Anggota V BPK RI itu berharap Institut Pemeriksa Keuangan Negara akan menjadi wadah komunikasi, dan koordinasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara.
Bahrullah juga meminta kepada pengurus wilayah Institut Pemeriksa Keuangan Negara yang dilantik.
Untuk bisa memimpin organisasi profesi tersebut dengan baik sehingga Institut Pemeriksa Keuangan Negara bisa memberikan kontribusi yang maksimal.
“Institut Pemeriksa Keuangan Negara merupakan wadah komunikasi dan organisasi akuntan, Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota, BPKP …”
“Dan BPK dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” tandasnya.(bink/habari.id).
