HABARI.ID, KOTA MOJOKERTO I Ada yang menarik dari pelaksanaan sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran Pemerintah Daerah, yang digelar Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) RI Selasa (03/02/2026). Dimana Pemerintah Kota Mojokerto menjadi satu diantara empat daerah sebagai role model dalam pelaksanaan digitalisasi bansos tahun 2026.
Bahkan dalam forum resmi yang dihadiri Menteri Sosial RI, Menteri PPN/Bappenas RI, Ketua Dewan Ekonomi Nasiona RI, Kepala BPS RI, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan 41 Kepala Daerah terpilih, menjadikan Kota Mojokerto sebagai wilayah pilot project digitalisasi bansos.
“Proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial pada tahun 2026 diperluas ke 41 kabupaten dan kota di 25 provinsi, dengan 78 persen lokasi berada di luar Pulau Jawa ..,”
“Perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial menegaskan peran kunci pemerintah daerah, dalam memastikan keberhasilan transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang transparan dan akuntabel,” tegas Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara itu Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sampaikan bahwa penunjukkan Kota Mojokerto sebagai wilayah pilot project adalah sebuah kepercayaan Pemerintah Pusat atas komitmen yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto, terutama dalam membenahi tatya kelola penyaluran bansos.
“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting dan strategis, untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” ujarnya.
Lanjut Wali Kota Dua Periode Mojokerto itu, salah satu fokus utama dalam piloting ini adalah sinkronisasi dan validasi data antar instansi, khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” terang Ning Ita.
“Peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan digitalisasi bansos. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam memastikan kesiapan perangkat daerah serta literasi digital masyarakat,” timpalnya.(adv/kom).
