HABARI.ID, PEMPROV | Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi pendapatan dan belanja pemerintah. “Sekarang ini kita diperhadapkan pada dua fenomena yang tidak bisa dihindari, yaitu demokratisasi dan digitalisasi. Keduanya menuntut kesiapan kita sebagai pemerintah dalam beradaptasi dan memperbaiki sistem kerja, terutama pada aspek keuangan daerah,” kata Gusnar saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (24/6/2025).
Gusnar menjelaskan, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem transaksi keuangan. Ia mencontohkan bahwa hampir seluruh transaksi saat ini telah berbasis digital, sehingga sistem konvensional harus segera ditinggalkan.
“Kalau kita lambat beradaptasi, bukan hanya tertinggal tapi bisa terlindas. Oleh karena itu, forum ini harus menjadi kesepakatan bersama untuk mengimplementasikan digitalisasi dengan serius dan menyeluruh,” tegas Gusnar.
Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, Gusnar menyampaikan bahwa digitalisasi opsen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memengaruhi proporsi pendapatan daerah.
“Dengan digitalisasi, distribusi pendapatan dari opsen pajak bisa lebih fleksibel. Tidak hanya 30-30, bisa jadi 60 persen untuk provinsi, 40 persen untuk kabupaten/kota, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya secara maksimal,” jelas Gusnar.
Untuk itu, ia menekankan perlunya perbaikan infrastruktur digital hingga ke wilayah pelosok seperti Kabupaten Pohuwato, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu mengelola sistem digital secara profesional dan aman.
Di akhir sambutan, Gusnar menyebutkan bahwa percepatan digitalisasi keuangan daerah dapat terlaksana melalui perbaikan infrastruktur digital yang merata, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami sistem dan kerahasiaan digital, serta optimalisasi sistem opsen pajak sesuai regulasi pusat.
Selain itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memantau indeks digitalisasi sebagai tolok ukur keberhasilan dan untuk memastikan seluruh transaksi pemerintah daerah berbasis elektronik. ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan perbankan untuk berdiskusi lebih lanjut demi pemanfaatan digitalisasi yang maksimal bagi peningkatan pendapatan dan belanja daerah. (adv/habari.id)
