Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengungkapkan capaian positif Kabupaten Pohuwato berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) saat menghadiri Rapat Paripurna Dewan ke-30 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pohuwato, yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato, Rabu (25/02/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan bahwa terdapat tiga indikator penting yang menjadi potret keberhasilan pemerintahan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan angka kemiskinan.
Ia menjelaskan, meskipun kondisi fiskal Kabupaten Pohuwato relatif terbatas, daerah ini mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.
“Pertumbuhan ekonomi provinsi 5,7 persen dengan kekuatan fiskal 1,5 triliun. Kabupaten Pohuwato dengan kekuatan fiskal kurang lebih 800 miliar, justru mencetak pertumbuhan ekonomi 9,8 persen,” ungkap Gusnar.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan pemerintahan dan kepemimpinan daerah.
Ia menilai, tingginya pertumbuhan ekonomi Pohuwato dipengaruhi oleh masuknya investasi serta keberadaan perusahaan-perusahaan swasta nasional yang beroperasi di daerah tersebut, disertai manajemen pemerintahan yang baik.
“Uang sedikit tapi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tinggi. Bagi saya hanya dua jawaban, yakni adanya investasi dan faktor manajemen serta kepemimpinan yang kuat. Semua fungsi manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, tidak akan berarti tanpa leadership yang kuat,”jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Gusnar juga menyoroti tingkat pengangguran yang menunjukkan kondisi positif.
Tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 3,2 persen, sementara Kabupaten Pohuwato lebih rendah, yakni 2,83 persen. Hal ini menandakan bahwa peluang kerja di daerah tersebut semakin membaik.
Dari sisi pengentasan kemiskinan, gubernur mengungkapkan bahwa Kabupaten Pohuwato berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sejak awal pembentukannya. Ia mengingatkan bahwa saat kabupaten ini dibentuk, angka kemiskinan mencapai sekitar 62 persen.
“Dari segi pengembangan, saat itu hampir tidak mungkin, bahkan dikhawatirkan akan melahirkan kemiskinan baru. Namun Pohuwato berbeda. Tingkat kemiskinannya kini tinggal 15,24 persen pada tahun 2025,” ujarnya.
Bahkan, pada tahun 2024, Pohuwato tercatat sebagai kabupaten dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi. Tren positif ini, menurutnya, harus terus dipertahankan sebagai modal pembangunan ke depan.
Namun demikian, Gusnar juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa konsekuensi meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan ruang. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan tata ruang yang tegas untuk mencegah konflik.
